Biaya Hidup Mahasiswa di Jogja Rp2,9 Juta per Bulan, Melebihi UMP
- Biaya hidup mahasiswa mencapai Rp2,9 juta per bulan, lebih tinggi dari UMP.
- Mahasiswa diharapkan menjadi agen literasi keuangan dan mengelola keuangan dengan baik.
- Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) diluncurkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif di Indonesia.
Yogyakarta, IDN Times – Generasi muda khususnya Gen Z dituntut untuk mampu mengelola keuangan dengan baik. Hal ini menjadi bagian penting untuk menghindari persoalan keuangan, salah satunya pinjaman online (pinjol) ilegal.
Berdasar survei biaya hidup mahasiswa yang dilakukan Bank Indonesia bersama Pusat Studi Ekonomi Keuangan dan Industri Digital (PSEKUIN) UPN ‘Veteran’ Yogyakarta pada 2024, menunjukkan biaya hidup mahasiswa mencapai Rp2,9 juta per bulan atau lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp2,1 juta per bulan. Pengeluaran mahasiswa tersebut banyak dikelurkan untuk keperluan gaya hidup.
“Banyak untuk gaya hidup, skincare, body treatment, nongkrong ke kafe. Baru untuk pengeluaran kos-kosan dan sebagainya,” ujar Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, dalam Seminar Segampang Itu! Belajar Strategi Menjalani Siklus Kehidupan Keuangan di University Club UGM, Kamis (21/11/2024).
1.Mahasiswa bisa jadi agen literasi keuangan
Hempri mengatakan banyak pilihan bagi mahasiswa, yaitu menjadi idealis mengikuti organisasi hingga bisa mengelola keuangan dan memikirkan masa depan, atau pragmatis hanya kuliah pulang dan lulus tepat waktu.
“Atau jadi yang hedonis, konsumtif. Ini tipologi mahasiswa secara umum. Jadilah idealis, mengelola keuangan dengan baik, dan memikirkan masa depan,” ungkap Hempri.
Hempri menyebut pihaknya juga mendorong mahasiswa menjadi agen literasi keuangan. Persoalan pinjol dan persoalan keuangan lainnya, disebabkan karena kurangnya melek digital dan literasi keuangan.
2.Pengelolaan keuangan yang baik buka peluang investasi
Pengawas Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK DIY), Rosi Kho Arliani mengatakan, terdapat Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Gerakan nasional ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif di Indonesia. Gerakan ini untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan, sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.
Rosi mengatakan pengelolaan keuangan yang baik bisa mendukung keputusan investasi yang baik. “Kenalilah produk keuangan. Sekarang bisa diakses dengan mudah, tapi kita harus memahami, mengakses yang legal. Investasi itu upaya menempatkan dana dalam periode tertentu untuk mendapatkan peningkatan,” ujar Rosi.
3. Generasi muda perlu bekal pengelolaan keuangan
Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI), Prof. Budi Frensidy menyatakan kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia yang baru mencapai 65,4 persen di tahun 2024, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).
“Apalagi, sebagian besar peserta seminar ini adalah mahasiswa, yang menurut SNLIK 2024, merupakan kelompok yang memiliki pemahaman yang rendah mengenai literasi keuangan dibandingkan dengan kelompok pegawai atau profesional, wiraswasta, dan ibu rumah tangga," kata Prof. Budi.
