Sleman, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, menemukan satu kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Bawaslu saat ini meneruskan temuan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN kini ditangani oleh BKN, tak lagi diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sudah diteruskan ke BKN Regional Jawa Tengah - DIY pada Kamis (26/9/2024).
"Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini merupakan hasil penelusuran informasi awal yang dilakukan Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Sleman dan telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar, Minggu (29/9/2024). Bawaslu Sleman saat ini telah meneruskan ke Bawaslu DIY pada hari yang sama.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Kabupaten Sleman Antonius Hery Purwito mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut terkait tindakan seorang ASN yang membagi-bagikan suvenir berupa sabun cuci tangan kepada ibu-ibu anggota Dasa Wisma Jogokerten, Trimulyo, Sleman pada Kamis (12/9/2024).
"Sabun cuci tangan yang dibagikan ASN dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman itu dilabeli stiker bergambar salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman," katanya dikutip Antara.
Meski saat kejadian belum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Sleman, namun tindakan ASN tersebut telah menyalahi ketentuan terkait netralitas ASN.
"Setelah meminta keterangan dari beberapa ibu-ibu kelompok Dasa Wisma, Panwaslu Kecamatan Sleman pun memutuskan untuk meneruskan perkara ini ke BKN melalui Bawaslu Kabupaten Sleman," katanya.
Ia mengatakan, netralitas ASN merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh seluruh ASN, terlebih di masa-masa Pemilu atau Pilkada. "Begitu juga kalau ada program, kebijakan yang menggunakan anggaran pemerintah sebaiknya tidak mengundang atau melibatkan paslon karena nanti bisa diduga tidak netral," katanya.