Kulon Progo, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, menyebut terdapat 107 pelanggaran yang tercatat selama periode kampanye Pemilu 2024, 28 November 2023-10 Februari 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Marwanto, mengatakan bahwa selama periode kampanye yang berlangsung selama 75 hari, situasi di daerah tersebut relatif aman dan kondusif. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa tetap ada pelanggaran yang terjadi.
Dari 107 pelanggaran yang tercatat, mayoritas merupakan pelanggaran administratif, dengan rincian 103 pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK), dua pelanggaran terkait pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), satu pelanggaran terkait netralitas pamong kalurahan, dan satu pelanggaran terkait netralitas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Jumlah 105 penanganan pelanggaran pemasangan APK bukan menunjuk jumlah APK yang melanggar. Itu menunjuk jumlah pelanggaran APK yang register. Tiap register jumlah APK yang melanggar bervariasi, ada puluhan, bahkan ratusan," katanya dilansir ANTARA.
Sementara itu, jumlah APK yang melanggar di Kulon Progo selama masa kampanye mencapai sekitar 4 ribu, meliputi berbagai jenis seperti reklame, baliho, spanduk, umbul, dan rontek.
Meski mayoritas pelanggaran yang ditangani bersifat administratif, Marwanto menegaskan bahwa ada potensi pelanggaran pidana yang bisa terjadi. Dia menyoroti tiga kasus yang berpotensi menjadi pelanggaran pidana, yaitu perusakan APK, APK yang merugikan warga hingga menyebabkan cedera, dan pencatutan lembaga panwaslu kecamatan di media sosial.
"Potensi pelanggaran pidana yang ditangani dapat diselesaikan dengan mediasi sehingga tidak sampai masuk register," katanya.
Evaluasi pengawasan kampanye yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dihadiri oleh perwakilan partai politik, pengawas pemilu kecamatan, serta berbagai instansi terkait seperti satpol PP, bakesbangpol, kominfo, kepolisian, kejaksaan, dan binda.