Bawaslu DIY: Belasan TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Najib menjelaskan penyebab PSU sejumlah TPS tersebut karena berbagai hal. Dicontohkan Najib ada satu pemilih mendapat enam surat suara, dan sudah terlanjur masuk dalam kotak suara. "Sehingga ada yang kedobel kan surat suaranya," ujar Najib.

Kemudian ada juga pemilih yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan tidak masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), tapi diberi kesempatan memilih. "Ada juga pemilih DPTb yang memilih 5 surat suara, sehingga kelebihan 4 surat suara. Ada juga DPK hanya dapat 1 surat suara," kata Najib.

Najib menduga ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang keliru memahami antara hak memilih DPTb dan DPK. "Seprtrinya petugas KPPS masih rancu memahami terkait hak milih DPTb dan DPK kebalik gitu ya, yang harusnya DPTb dapet 1 dikasih 5, DPK harusnya 5 dikasih 1," ucap Najib.

Najib mengungkapkan untuk waktu pelaksanaan PSU berdasar keputusan KPU kabupaten/kota. Meski begitu, berdasar ketentuan penyelenggaraan PSU paling lambat H+10 dari pemungutan suara, atau tanggal 24 Februari 2024.

"Itu kewenangan KPU (tanggal PSU), yang paling penting (paling lambat) 24 Februari 2024," ungkap Najib.

Najib mengungkapkan untuk kesiapan PSU, termasuk surat suara, KPU DIY tidak ada keluhan terkait hal tersebut. "Saya menduga kok siap ya," ujar Najib.

Najib sendiri mengungkapkan Bawaslu DIY dan jajarannya akan siap mengawasi pelaksanaan PSU nantinya. "Nanti ada pemberitahuan kapan dilaksanakan, tinggal gerakkan Panwascam dan PKD (Pengawas Kelurahan Desa) kita," kata Najib.