Bawaslu Bantul Hentikan Kasus Dugaan Hoaks Libatkan Ketua Parpol

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, M Rifqi Nugroho, mengungkapkan bahwa keputusan untuk menghentikan kasus ini diambil setelah melalui proses penanganan yang cukup panjang. Proses tersebut melibatkan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor secara intensif.

"Klarifikasi dilakukan oleh Bawaslu dengan didampingi tim sentra gakkumdu baik dari unsur kepolisian maupun unsur kejaksaan negeri Bantul," ucapnya, Senin (21/10/2024).

Rifqi menjelaskan bahwa pihaknya telah mendalami materi kasus yang dilaporkan, termasuk melalui klarifikasi dengan pelapor, saksi, terlapor, dan bukti-bukti yang ada. Namun, setelah diteliti, ditemukan bahwa terdapat substansi materi yang tidak terpenuhi untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan lebih lanjut sebagai dugaan pelanggaran pemilihan.

"Jadi memang ada ada substansi materi yang tidak terpenuhi untuk dilanjutkan kepada tahap penyidikan lebih lanjut sebagai dugaan pelanggaran pemilihan," tandasnya.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menjelaskan bahwa Bawaslu telah menangani dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Perbawaslu 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan yang mengatur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pilkada. Tim Gakkumdu telah melakukan ekspos kasus secara bersama, di mana masing-masing pihak dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menyampaikan pandangannya.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan penyelidikan, serta melihat bukti yang disampaikan, tim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pemilihan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Bawaslu Bantul memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus voice note hoaks tersebut.

"Selain itu Bawaslu Bantul juga mengumumkan status laporan dengan status dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan," katanya," terangnya.