Bantu UMKM saat Pandemik, Pemerintah Diminta Gaungkan Produk Lokal

03 Agu 2021, 16:19 WIB

Siti Umaiyah

News

Channel

Add as Preferred source

Bantu UMKM saat Pandemik, Pemerintah Diminta Gaungkan Produk Lokal

Perajin menuangkan gula pasir ke dalam baskom sebagai bahan baku pembuatan madumongso di Mojo, Kediri, Jawa Timur, Senin (11/5/2020). Semenjak merebaknya COVID-19, sejumlah pelaku UMKM makanan mengeluhkan kenaikan harga gula pasir dari sebelumnya Rp12 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram sehingga terpaksa menaikkan harga jual produknya untuk mengimbangi biaya produksi dengan risiko berkurangnya pelanggan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/wsj.

Sleman, IDN Times - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai 3 hingga 9 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM yang dimaksudkan agar kasus COVID-19 mengalami penurunan, dinilai memberikan dampak bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna menuturkan selama penerapan PPKM darurat hingga level 4 yang diberlakukan hingga 2 Agustus yang lalu, telah membuat UMKM gulung tikar. Kondisi ini menjadi ancaman serius terjadinya deindustrialisasi sektor UMKM.

1. Banyak UMKM gulung tikar

Sejumlah pengunjung mengamati hasil-hasil kerajinan dalam pameran UMKM Export BRILIANPRENEUR 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (20/12/2019). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc)

Hempri menilai UMKM sebenarnya mempunyai kapasitas dan pengalaman untuk bertahan di tengah pandemik, namun tiadanaya kepekaan dari pemerintah untuk membantu dan memfasilitasi UMKM di tengah krisis, maka mereka akan susah untuk berdaya.

“Perpanjangan PPKM level 4 ini berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM. Banyak sektor UMKM yang gulung tikar atau alih profesi,” ungkapnya pada Senin (2/8/2021).

2. Pelaku UMKM bukan hanya sekedar memerlukan modal usaha

Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Di tengah pandemik COVID-19 seperti saat ini, pelaku sektor UMKM tidak hanya sekedar memerlukan modal kerja, namun juga jejaring pemasaran serta fasilitas pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. Namun disayangkan, hal ini kurang mampu dilakukan oleh pemerintah.

Hempri menilai pemerintah dan swasta bisa membantu UMKM melalui inovasi penerapan protokol kesehatan, seperti sistem giliran pedagang sehingga tidak terjadi kerumunan.

"Selain itu secara perlahan, perlunya sedikit pelonggaran di beberapa destinasi wisata dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung atau jam buka wisata untuk menghindari kerumunan," katanya.

3. Gerakan bela dan beli produk lokal perlu digaungkan

Ilustrasi pengrajin kain/produk umkm (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Selanjutnya hal yang tidak kalah penting digaungkan adalah gerakan bela dan beli produk lokal agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Menurutnya ada beberapa pemda yang sudah meminta ASN untuk membeli produk UMKM daerahnya.

“Saya kira ini sangat membantu di tengah menurunnya daya beli masyarakat,” paparnya.