Kemenkeu Izinkan Danais untuk Penanganan COVID-19, Ini Kata Sekda DIY

2. Keleluasaannya di luar 5 urusan keistimewaan

Aji mengatakan, pemanfaatan Danais TA 2020 dan 2021 diterapkan Pemda DIY mengacu kepada 5 urusan keistimewaan DIY yang secara tidak langsung berdampak pada penanganan dampak pandemi COVID-19.

Kelima urusan tersebut sebagaimana diketahui meliputi cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; urusan kelembagaan; urusan kebudayaan; urusan pertanahan; dan urusan tata ruang.

"Setelah ada surat itu (Kemenkeu) nanti tidak harus sesuai dengan kewenangan itu mungkin. Yang mau kita konfirmasi ke Kemenkeu itu apakah (pemanfaatan Danais untuk penanganan COVID-19) boleh keluar dari lima urusan itu," sebutnya.

Jika tak terpaku pada lima urusan itu, laniut Aji, maka Pemda DIY akan lebih leluasa mendanai penanganan COVID-19 seperti salah satunya mengucurkan dana untuk pembentukan Satgas COVID-19 dari tingkat pedukuhan hingga RT.

Konfirmasi ke pemerintah pusat, kata Aji, turut meliputi proses penganggaran danais itu sendiri.

Pasalnya, proses penganggaran danais berbeda dengan APBD. Dalam penganggaran danais menggunakan siklus N-2, artinya kegiatan tahun ini harus sudah diajukan anggarannya dua tahun sebelumnya.

"Ini yang harus kita konfirmasi ke pusat. Kalau memang ini boleh tidak sesuai dengan 5 kewenangan, berarti kita harus melakukan perubahan usulan. Kalau perubahan usulan pasti nanti ketemunya bukan N-2. Itu yang mau kita konfirmasi ke pusat dulu," pungkasnya.