Sejumlah SD hingga SMP di Bantul Kekurangan Murid
Ilustrasi siswa SD Negeri. (IDN Times/Daruwaskita)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Memasuki tahun ajaran baru 2023/2024, sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Bantul baik negeri maupun swasta masih kekurangan murid.
Bahkan, jumlah sekolah dasar (SD) yang kekurangan murid semakin bertambah. Sejauh ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul belum menerapkan opsi regrouping bagi SD Negeri yang kekurangan murid.
1. Puluhan SDN di Bantul kekurangan murid
Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko. IDN Times/DaruwaskitaKepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko, mengatakan SMP Negeri yang kekurangan murid di antaranya SMPN 2 Pundong, sedangkan SMP swasta jumlahnya jauh lebih banyak.
"Untuk SDN yang kekurangan murid di bawah 10 orang terdapat 16 sekolah. Untuk SDN yang satu kelasnya diisi di bawah 20 siswa jumlahnya mencapai 20-an sekolah," katanya, Senin (17/7/2023).
2. Belum ada wacana regrouping SDN yang kekurangan murid
Ilustrasi siswa SD (IDN Times/Sukma Sakti)Menurut Isdarmoko, setiap rombongan belajar seharusnya terdiri dari 28 siswa. Meskipun demikian, sekolah-sekolah yang hanya memiliki kurang dari 10 siswa atau antara 10 hingga 20 siswa diminta tetap melaksanakan pembelajaran. Ia mengatakan belum ada wacana untuk menggabungkan sekolah-sekolah yang kekurangan murid tersebut.
"Kekurangan siswa ini juga sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya di Bantul. Apalagi kekurangan murid di SD juga semakin banyak. Akibatnya jumlah lulusan SD tak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang ada," ucapnya.
Baca Juga: Libur Sekolah Usai, Jumlah Wisatawan ke Pantai di Bantul Mulai Turun
3. Keberhasilan program KB diduga sebagai penyebab sekolah kekurangan siswa
Ilustrasi siswa SD.(IDN Times/Daruwaskita)Isdarmoko menambahkan, kekurangan siswa di SDN hingga SMP negeri dan swasta di Bantul diduga disebabkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh pemerintah.
"Jadi lulusan PAUD ke SD berkurang sehingga SMP juga kekurangan siswa saat tahun ajaran baru," ungkapnya.
Baca Juga: Ombudsman Temukan Numpang Nama KK hingga Perjokian Wali di PPDB Jogja
