TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Rencana Aksi Apdesi Bantul Protes BLT Dana Desa Batal  

Cegah aksi Kapolres Bantul turun langsung ke lapangan

Ilustrasi Balai Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Bantul, IDN Times –Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul membatalkan rencana aksi yang menolak pengucuran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap 4,5 dan 6.

Rencananya Apdesi Bantul akan mendesak agar Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 50/PMK.07/2020 yang mewajibkan Pemdes Seluruh Indonesia wajib mengalokasikan BLT-DD tahap 4,5 dan 6 dengan besaran Rp300 ribu per bulan selama 3 bulan.

Baca Juga: APDESI Bantul Tolak Berikan BLT yang Berasal dari Dana Desa 

1. Kapolres Bantul turun langsung ke lapangan

Ketua Umum DPC APDESI Kabupaten Bantul, Ani Widayani. IDN Times/Daruwaskita

Pembatalan aksi dilakukan setelah Polres Bantul turun ke lapangan. Kepolisian mendapatkan informasi jika acara yang digelar di Balai Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, akan melibatkan massa dalam jumlah banyak. Mendapatkan informasi itu Kapolres Bantul, AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono langsung ke lokasi bersama puluhan anggota.

"Ya memang ada pihak-pihak tertentu yang memberikan laporan tidak valid terkait rapat koordinasi Apdesi Bantul dan rencana aksi,"kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Ani Widayani saat ditemui di Balai Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro pada Kamis (11/6).

 

2. Program BLT DD akan mengganggu pelaksanaan program desa lainnya.

Kapolres Bantul, AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono melakukan pertemuan dengan Apdesi Kabupaten Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Ani yang juga Lurah Sumbermulyo ini mengaku setelah bertemu Kapolres Bantul akhirnya disepakati penyampaian aspirasi dari Apdesi dibatalkan. Apdesi hanya menggelar jumpa pers. "Ya kita jelaskan maksud Apdesi menginginkan Presiden mencabut PMK terkait BLT-DD tahap ke 4,5 dan 6 kepada jurnalis. Apdesi kan juga berhak menyuarakan aspirasinya. Kita tidak bisa dibungkam," katanya.

Ani kembali menegaskan pemberian BLT-DD tahap 4,5 dan 6 membuat pemerintah desa tidak bisa menjalankan program lainnya. "Permasalahan penanganan stunting salah satunya program wajib yang harus dilaksanakan seperti aturan dari Kementerian Desa PDTT. Kalau dana desa tahap 3 untuk BLTD-DD 4,5 dan 6 maka tidak ada lagi program yang bisa dijalankan," ujarnya.

Baca Juga: Masuk Malioboro, Kini Wajib Masker dan Pindai Barcode

Berita Terkini Lainnya