Aliansi Jogja Memanggil Gelar Ruwat Ruweting Penguoso Durno
- Aliansi Jogja Memanggil gelar aksi turun ke jalan di Malioboro, Yogyakarta.
- Aksi long march dilakukan sebagai penyucian pemerintahan yang dianggap korup dan menyengsarakan rakyat.
- Mereka kritisi kebijakan pemerintah tentang kenaikan PPN 12 persen, kelangkaan gas LPG 3 kg, dan pengelolaan investasi strategis.
Yogyakarta, IDN Times - Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi turun ke jalan di kawasan Malioboro, Jogja, Selasa (11/3/2025) sore. Dalam aksinya mereka juga melakukan ruwatan terhadap penguasa.
Aksi bertajuk 'Ruwat Ruweting Penguoso Durno' dimaksudkan sebagai penyucian dan pembersihan terhadap pemerintahan yang dianggap korup, dan menyengsarakan rakyat.
1. Long march dan teatrikal lewati Malioboro menuju Nol Kilometer
Aksi long march yang dilakukan di tengah rintik hujan, dilakukan dari tempat parkir Abu Bakar Ali (ABA) ke arah selatan melintasi Jalan Malioboro hingga lokasi utama di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta.
Sepanjang perjalanan, massa melakukan aksi teatrikal, termasuk pembacaan syair, membakar dupa dan tebar bunga di Titik Nol Kiloemeter.
2. Pemerintah gagal tanggulangi PHK massal
Dalam orasinya, para peserta aksi menyinggung berbagai kebijakan pemerintah tentang kenaikan PPN 12 persen yang membuat harga kebutuhan rakyat naik, hingga kelangkaan gas LPG 3 kg, dan korupsi serta pengoplosan pertamax, ditambah efisiensi anggaran.
Pemerintah juga dianggap gagal menanggulangi berbagai kondisi yang membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada sejumlah perusahaan besar di Indonesia.
"Indonesia gelap masih jadi tajuk kita hingga detik ini, kita benar-benar muak pada rezim saat ini. Poin perlawanan kita adalah turunkan Prabowo-Gibran, bubarkan Kabinet Merah Putih dan bangun demokrasi kerakyatan," kata salah satu orator.
3. Kritik keras Danantara
Dalam aksi ini, massa aliansi menyoroti badan pengelola investasi strategis yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto Februari 2025 lalu.
Aliansi Jogja Memanggil mengkritisi Danantara yang akan mengelola uang sebesar Rp14,7 triliun. Padahal, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan masih menjadi tantangan besar.
Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), lemahnya pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan dana, khususnya dalam proyek-proyek strategis yang melibatkan banyak pihak.
Mereka pun mengungkit beberapa catatan kelam rekam jejak BUMN yang sering menjadi tempat terjadinya korupsi dengan 119 kasus, tercatat antara 2016 hingga 2021 sampai-sampai memicu kerugian negara lebih dari Rp40 triliun. Belum lagi, belakangan ini terkuak kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina sebesar Rp193,7 triliun yang merugikan rakyat.
