Akademisi UGM Pertanyakan Siaga 1 Panglima TNI: Konflik Timteng Jauh dari RI

Munjid juga menilai secara geografis dan politik Indonesia relatif jauh dari pusat konflik global sehingga dampak langsung dari eskalasi perang di Timur Tengah terhadap Indonesia masih kecil.

"Ya kita kan secara geografis cukup jauh dari episentrum konflik, ya. Jadi kalau perang yang terjadi antara Israel, Amerika dengan Iran itu meluas, yang jelas kena dampaknya pertama kan negara-negara Teluk," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa RI tidak berada dalam blok militer tertentu sehingga relatif lebih aman dibanding sejumlah negara lain yang memiliki kedekatan strategis dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.

"Jadi kalau (sekarang) dianggap aman itu ya aman karena kita ini enggak masuk ke blok mana pun dan secara geografis jauh," kata Munjid.

Munjid menilai perintah Panglima TNI tersebut menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat, terlebih karena telegram yang memuat perintah itu semula bersifat internal tapi bocor ke publik.

Menurutnya, simpang siur informasi yang muncul di internal TNI turut memperbesar pertanyaan publik mengenai urgensi kebijakan tersebut.

Munjid menuturkan, jika alasan peningkatan status siaga berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, maka seharusnya ada penjelasan yang lebih jelas mengenai potensi ancaman langsung terhadap Indonesia.

"(Alasan) persisnya apa? Orang tidak melihat yang sifatnya langsung, ya, berhubungan dengan kita. Kalau pengamanan untuk kantor-kantor kedutaan, terutama Kedutaan Amerika membutuhkan ekstra, ya oke. Kalau aset-aset Amerika yang ada di Indonesia perlu mendapat pengawasan lebih, oke. Tapi apakah itu responnya harus dengan Siaga 1? Yang artinya seluruh angkatan menyiagakan personel dan senjata," kata Munjid bertanya-tanya.

Apabila memang ada informasi intelijen tertentu yang menjadi dasar kebijakan tersebut, Munjid bilang, maka TNI tetap perlu memberikan penjelasan yang memadai kepada publik.

"Tetapi ketika mengambil kebijakan seperti itu dan apalagi sekarang, sebetulnya kalau telegramnya enggak nyebar itu enggak apa-apa, tapi sekarang kan sudah bocor. Jadi karena sudah bocor ya TNI perlu memberikan klarifikasi," kata dia.

Penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Bagaimana telegram yang sifatnya internal ini bisa bocor atau menjelaskan apa yang disebut dengan potensi gangguan keamanan.

Ia menilai langkah klarifikasi penting karena kebocoran telegram justru memicu keresahan publik, alih-alih meningkatkan rasa aman.

"Kalau alasannya siap-siap kan memang mestinya kita siap setiap saat. Tapi sekarang ini saya kira perlu ada penjelasan dari TNI dan supaya keresahan, banyak pertanyaan dan keresahan yang muncul di tengah masyarakat ini bisa diatasi," tegas Munjid.

Munjid mengingatkan perintah Siaga 1 TNI tersebut perlu dilihat dalam konteks politik domestik yang lebih luas, termasuk meningkatnya kekhawatiran tentang menguatnya militerisme dan pembatasan kebebasan berpendapat.

"Dan konteks politik kita hari ini kan juga perlu dipahami. Konteks politik kita hari ini adalah militerisme sedang naik, kemudian kebebasan bicara sedang dibungkam, tiba-tiba ada telegram seperti itu, yang artinya kehadiran militer di ruang publik menjadi lebih kuat, dan itu berpotensi makin melemahkan demokrasi yang sudah lemah," ujar Munjid.

Ia mengaku sejalan dengan kritik yang sebelumnya disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menilai kebijakan tersebut berpotensi bermasalah secara konstitusional.

"Pertama karena, ini berisiko memperkuat militerisme yang sudah kembali kuat. Dan kemudian, kalau kritiknya Koalisi Masyarakat Sipil itu, ini sebetulnya tidak sesuai dengan konstitusi ini, karena yang berhak untuk memobilisasi kekuatan militer itu ya panglima tertinggi, presiden dalam hal ini. Dan itu juga harus dengan persetujuan DPR," jelasnya.

Munjid juga mengingatkan konsekuensi yang mungkin muncul dari penerapan status siaga tersebut. Menurutnya, mobilisasi personel dan persenjataan tanpa ancaman yang jelas dapat membuka peluang penyalahgunaan terhadap ruang kritik publik.

"Kalau untuk berjaga-jaga menghadapi masalah keamanan, kalau kemudian masalah keamanannya tidak ada, tidak muncul, nanti itu bisa dibelokkan ke masalah keamanannya menjadi yang lain. Jadi bisa kritik terhadap pemerintah, itu kan sudah terjadi," ujarnya.