3 Perangkat Kelurahan Maguwoharjo Jadi Tersangka TKD, Begini Modusnya

28 Mei 2025, 15:09 WIB

Polda DIY menggelar jumpa pers kasus dugaan korupsi penyewaan tanah kas desa (TKD) di Kelurahan Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/5/2025). Antara/Luqman Hakim

Intinya sih...

Tiga perangkat Kelurahan Maguwoharjo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyewaan tanah desa, dengan kerugian negara mencapai Rp805 juta.
Penyewaan ilegal terjadi selama 2020-2023 di wilayah Pedukuhan Pugeran, Sleman, dengan luas lahan lebih dari 2,5 hektare untuk membangun fasilitas olahraga dan pariwisata.
Penyidik telah menyita uang tunai senilai Rp272,5 juta sebagai barang bukti dan ketiganya dijerat Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 3 dan/atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sleman, IDN Times - Sebanyak tiga perangkat Kelurahan Maguwoharjo, Sleman ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyewaan tanah kas desa (TKD). Dalam kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai Rp805 juta.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono, menjelaskan ketiga tersangka itu yakni S (59), ES (55), dan N (50) yang masing-masing menjabat sebagai dukuh, jogoboyo, dan danarta di Kelurahan Maguwoharjo.

"Masing-masing pelaku ini menyertai Lurah Maguwoharjo dengan inisial K yang telah divonis sebelumnya, secara bersama-sama menyewakan tanpa izin tanah desa yang digunakan oleh pihak lain atau pihak swasta," ujarnya di Mapolda DIY, Selasa (27/5/2025).

1. Penyewaan lahan secara ilegal berlangsung dari 2020 hingga 2023

https://images.app.goo.gl/m8KXH

Menurut Wirdhanto penyewaan ilegal tersebut berlangsung selama kurun 2020 hingga 2023 di wilayah Pedukuhan Pugeran, Kelurahan Maguwoharjo, Sleman. Dengan luas lahan yang disewakan lebih dari 2,5 hektare, terdiri atas tanah pelungguh dan tanah desa yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Wirdhanto mengungkapkan tanah-tanah itu disewakan kepada pihak swasta tanpa melalui mekanisme perizinan dari Gubernur DIY sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
"Tanah tersebut digunakan untuk membangun fasilitas olahraga dan pariwisata," jelas dia.

2. Penyidik sita uang tunai Rp272,5 juta

Ilustrasi uang baru (Pixabay.com/iqbalstock)

Wirdhanto menambahkan akibat penyelewengan yang dilakukan tiga pelaku itu, negara dirugikan Rp805 juta. Dalam kasus ini, penyidik telah menyita uang tunai senilai Rp272,5 juta sebagai barang bukti. "Ketiga tersangka sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi DIY dan berkas sudah dinyatakan lengkap. Sebentar lagi akan kami laksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti," kata Wirdhanto dikutip Antara.

Penetapan tiga tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus serupa yang lebih dulu menjerat eks Lurah Maguwoharjo Kasidi (59) yang telah divonis dua tahun penjara oleh PN Yogyakarta. Ketiganya dijerat Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 3 dan/atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana empat tahun hingga 20 tahun penjara, serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

3. Pemanfaatan tanah kelurahan harus izin Gubernur DIY

Polda DIY menggelar jumpa pers kasus dugaan korupsi penyewaan tanah kas desa (TKD) di Kelurahan Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/5/2025). Antara/Luqman Hakim

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Wahyu Budi Nugroho menegaskan setiap pemanfaatan tanah kelurahan wajib disertai izin resmi dari Gubernur DIY.

"Karena memang tanah kelurahan ini awalnya merupakan tanah Kasultanan Yogyakarta dengan hak anggaduh. Karena berasal dari Kasultanan maka semua orang yang akan memakai itu harus ada izin," jelas Wahyu Budi Nugroho.

Wahyu Budi Nugroho menambahkan ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 Tahun 2024, termasuk soal batasan penggunaan dan jenis aktivitas yang diperbolehkan. "Pada dasarnya tanah kelurahan ini bagian dari tanah Kasultanan, yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkannya, namun tetap harus ada izin," kata Wahyu.