Yogyakarta, IDN Times - Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta (Satpol PP DIY) akan kembali menyegel usaha tanpa izin yang berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD). Total akan ada tiga lokasi di Kabupaten Sleman yang akan disegel.
"Besok Kamis kami rencana akan menyegel tiga lokasi lagi," ujar Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, Rabu (19/7/2023).
Noviar merinci tiga lokasi tersebut, dua berada di Sariharjo, Ngaglik, yaitu satu usaha SPBU, dan satu Little Zoo. Sementara satu lokasi lagi merupakan kos-kosan yang berada di Wedomartani, Ngemplak.
Tiga lokasi yang akan disegel tersebut, disebut Noviar melakukan usaha tanpa izin. Seperti halnya beberapa lokasi lain yang sebelumnya juga sudah disegel. "Iya (tanpa izin). Sebelumnya sudah ada 15 lokasi disegel," ungkap Noviar.
Diketahui sejumlah lokasi yang disegel sebelumnya, karena melanggar Perda DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu juga, Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
Satpol PP DIY juga mengingatkan agar tidak mencopot segel yang ada. Pasal 232 ayat 1 KUHP menyebut, barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menyebut Keraton Yogyakarta dirugikan dengan kasus penyalahgunaan TKD ini. Kerugian yang dialami Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah juga tidak sedikit.
"Keraton berapa puluh miliar gitu (kerugiannya). Tanahnya berubah status, tanahnya hilang, kalau Pemda sedikit, hanya collect dari retribusi atau pajak itu, tapi pemilik tanah, per meter berapa dihitung saja. Di Sleman kali sekian puluh hektare ilang tanah itu, seperti jadi milik orang lain," ujar Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta itu.