Konflik Dualisme, PPP Daerah Trauma Kenangan Buruk 2019
Suharso Monoarfa yang diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 4 September 2022. (instagram.com/dpp.ppp)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Situasi saling klaim antara dua kubu di pucuk pimpinan PPP menghadirkan perasaan traumatik bagi internal partai berlambang ka'bah tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid mengatakan, pihaknya tak ingin partainya dilanda dualisme kepemimpinan seperti saat 2019 silam.
1. Trauma kenangan buruk
Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Pada 2019 lalu, terdapat dua kubu yang sama-sama mengklaim kepemimpinan PPP. Yakni, PPP di bawah komando Humphrey Djemat - yang disebut sebagai PPP Muktamar Jakarta gagasan Djan Faridz - dan kubu lain dengan Muhammad Romahurmuziy sebagai ketua umumnya.
Puncaknya, kedua kubu ini mendeklarasikan dukungan kepada dua pasangan calon presiden 2019 yang berbeda. PPP versi Humphrey Djemat ada di sisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sementara Romahurmuziy di barisan petahana Joko Widodo.
"Kita prihatin dengan kondisi semacam ini. Kami traumatik lah dengan perpecahan di 2019 dulu. Jadi DIY tidak mau ada kubu-kubuan, tidak mau ada faksi-faksian, (PPP) DIY hanya satu," kata Yazid saat dihubungi, Jumat (9/9/2022).
PPP kemudian memutuskan untuk islah Desember 2019 saat kepemimpinan kubu Romahurmuziy dipimpin oleh Suharso Monoarfa.
Baca Juga: Diberhentikan, Suharso Melawan: Saya Masih Ketua Umum PPP!
2. Fokus songsong 2024
Ilustrasi Partai PPP (Infopemilu.kpu.go.id)Sementara, DPW PPP DIY, klaim Yazid, masih pada jalurnya menyongsong Pemilu 2024. Dualisme kepemimpinan antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono, menurutnya, harus dituntaskan urusannya oleh DPP.
Dia berharap polemik ini lekas menemukan jalan terang, lantaran masih banyak yang perlu dibenahi di level daerah demi bisa sukses di pemilu mendatang.
"Permasalahan di pusat biar diselesaikan pusat. Saya memimpin DIY untuk persiapan pemenangan Pemilu 2024," katanya.
"Kami lagi berdarah-darah konsolidasi internal. Mulai DPW, DPC smp PAC, kemudian sekarang pada tahap pembentukan ranting, kemudian kita juga lagi mempersiapkan bakal calon bakal calon. Sikap saya itu," tegas Yazid.
3. Menkumham sahkan Mardiono
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Adapun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Mengesahkan H. Muhamad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025," demikian poin kesatu dalam diktum memutuskan seperti dikutip IDN Times, Jumat (9/9/2022).
Keputusan Menkumham Nomor M.HH-26AH.11.02 Tahun 2022 tentang pengesahan Plt Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025 tersebut diteken Yasonna pada Jumat (9/9/2022). Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salah satu pertimbangan dalam Keputusan Menkumham itu merujuk pada surat permohonan dari DPP PPP Nomor 01/PEM/DPP/IX/2022. Surat itu tertanggal 5 September 2022.
"Hal permohonan pengesahan pelaksana tugas (Plt) ketua umum dan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan," kata dia.
Baca Juga: Menkumham Tunjuk Mardiono Jadi Plt Ketua Umum PPP
