Pejabat Negara Dilarang Bukber, Ini Respons Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, membagikan takjil gratis secara simbolis kepada mahasiswa UMY. (IDN Times/Daruwaskita)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Presiden RI Joko Widodo melarang pejabat dan ASN untuk menggelar buka puasa bersama alias bukber selama Ramadan 1444 Hijriyah/2023 M. Larangan tersebut pun mendapatkan pro dan kontra dari sejumlah tokoh dan masyarakat. Lantas, bagaimana Ketua Umum PP Muhammadiyah menyikapinya?
1. PP Muhammadiyah sejak dahulu konsisten kesatuan kebijakan
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Daruwaskita)Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan PP Muhammadiyah sejak dahulu konsisten kesatuan kebijakan.
"Jadi kalau ada larangan buka bersama, maka di saat yang sama masih ada konser bersama, acara yang melibatkan massa tinggi di tingkat daerah bahkan secara nasional, sehingga orang akan bertanya sejauh mana konsistensi itu," kata Haedar usai membagikan takjil gratis secara simbolis kepada ribuan mahasiswa UMY di Kampus UMY, Jumat (24/3/2023).
2. Pelarangan bukber harus koheren dengan kebijakan lainnya
pinterest.com/Kalbar SATUHaedar menegaskan tidak ada masalah jika kegiatan buka bersama dibatasi atau dilarang namun harus koheren dengan kebijakan lainnya.
"Nah sekarang jadi masalah karena konser besar musik sangat luar biasa bahkan satu tahun lalu ada kegiatan di Mandalika dengan kegiatan internasional massanya sangat luar biasa. Padahal saat ini masih suasana (COVID-19) belum landai," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama Selama Ramadan 1444 H
3. Ada kesan pemerintah membatasi kegiatan keagamaan
Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 Haedar Nashir. (IDN Times/Humas UMY)Lebih lanjut Haedar mempersilahkan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan tetapi dalam konteks akuntabilitas publik itu harus koheren dan komprehensif dan kohesif.
"Ini supaya tidak menimbulkan kesan kegiatan keagamaan kok dibatasi sementara saat yang sama kegiatan sosial ekonomi, pariwisata tidak dibatasi," ungkapnya.
"Kalau pemerintah punya data yang kuat bahwa selesai PPKM maka ambil keputusan tapi jangan tarik ulur apalagi pada hal-hal yang positif," tambahnya lagi.
Baca Juga: Ratusan Stan Jajanan Ramaikan Kampung Ramadan Jogokariyan Ke-19
