Warga Banyon Geruduk Kantor Kalurahan Pendowoharjo, Tuntut Dukuh Dicopot

Perwakilan warga Banyon, Zaki, mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum dukuh. “Banyak dugaan-dugaan yang dilakukan oleh oknum dukuh tersebut,” ujar Zaki.

Ia menyebut terdapat dua kasus yang menjadi sorotan. Kasus pertama berkaitan dengan dugaan pungutan sebesar Rp4,5 juta untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah. Permasalahan itu, menurutnya, telah diselesaikan oleh ayah sang dukuh. Sementara kasus kedua disebut belum selesai hingga kini. Zaki mengatakan sertifikat tanah milik warga diduga digadaikan senilai Rp48 juta tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung sejak 2020. Namun, upaya komunikasi dengan oknum dukuh disebut kerap menemui jalan buntu karena yang bersangkutan sulit dihubungi dan beberapa kali berganti nomor telepon.

“Sudah dilakukan beberapa audiensi kepada pemangku kebijakan di Kelurahan Pendowoharjo. Namun, dari pihak sini juga malah legawa, padahal sudah terbit catatan kinerja yang ditertibkan,” kata Zaki.

Dalam aksi tersebut, warga meminta pemerintah kalurahan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka serta segera mencopot Dukuh Banyon dari jabatannya. Mereka memberi tenggat waktu tujuh hari kepada Lurah Pendowoharjo untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Apabila tidak ada keputusan, warga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dan mempertimbangkan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Ketua RT 71 Banyon, Febrian, mengatakan dugaan penggelapan sertifikat menjadi alasan utama masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan dukuh. Ia juga menyebut kasus tersebut telah diproses di tingkat kalurahan dan berdasarkan informasi yang diterimanya, oknum dukuh telah mendapatkan Surat Peringatan (SP) pertama.

“Itu memang sudah diakui juga oleh Pak Dukuh melalui surat BAP dari kalurahan dan sudah dapat SP (surat peringatan) satu informasinya,” ujarnya.

Lurah Pendowoharjo, Hilmi Hakimudin, membenarkan telah menerima aspirasi warga. Menurutnya, masyarakat meminta agar proses sanksi terhadap Dukuh Banyon ditingkatkan dari SP 1 menjadi pemberhentian. Namun, ia menegaskan proses tersebut harus memiliki dasar administrasi yang kuat. 

“Jadi mereka menuntut untuk diproses dari SP1 langsung ke penindakan pemberhentian Pak Dukuh. Namun, kami juga minta kepada warga, kami didukung juga. Jangan hanya memaksa kami untuk melakukan hal itu tanpa dengan ada dasar yang kuat,” ucapnya.

Hilmi meminta waktu sekitar tujuh hari untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam waktu tersebut, warga juga diminta menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kinerja dukuh. Selain itu, ia mengungkapkan Dukuh Banyon juga tercatat lima kali tidak mengikuti apel di kalurahan.

Terkait dugaan penggelapan sertifikat, Hilmi mengatakan kalurahan telah menerima dua laporan dari warga. Salah satu laporan telah diselesaikan melalui proses mediasi yang mempertemukan pihak dukuh, korban, dan pihak terkait.

Sementara untuk kasus lainnya, kalurahan telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pemeriksaan tersebut, Dukuh Banyon menyatakan kesediaannya menyelesaikan persoalan, termasuk mengembalikan uang dan sertifikat milik warga. Meski demikian, hingga saat ini proses penyelesaian belum tuntas karena nilai kerugian yang harus dikembalikan mencapai Rp48 juta.