Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
TPS Jauh, Bawaslu Bantul Waspadai Mobilisasi Pemilih
Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti
  • Bawaslu Bantul waspada terhadap potensi mobilisasi pemilih oleh tim sukses paslon dalam Pilkada Bantul.
  • Koordinator Bawaslu Bantul menyatakan pengawasan khusus akan dilakukan untuk wilayah dengan jarak pemilih jauh ke TPS.
  • Bawaslu telah memetakan jarak pemilih ke TPS dan berkoordinasi dengan KPU untuk mencegah rendahnya partisipasi serta potensi pelanggaran.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bantul, IDN Times - Bawaslu Bantul mewaspadai potensi mobilisasi pemilih oleh tim sukses untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Bantul. Hal ini menjadi perhatian khusus, mengingat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada berkurang lebih dari 50 persen dibandingkan Pemilu, yang menyebabkan beberapa pemilih harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai TPS. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keengganan pemilih menggunakan hak pilihnya.

1. Ada pengawasan khusus bagi daerah yang rawan mobilisasi massa

Ilustrasi pemilu/ kampanye. (FOTO: IDN Times/ Agung Sedana)

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bantul, Dewi Nurhasanah, menyatakan bahwa potensi mobilisasi pemilih oleh tim sukses salah satu paslon menjadi perhatian serius Bawaslu Bantul. Kondisi ini diprediksi terjadi terutama bagi pemilih yang memiliki jarak cukup jauh ke TPS, sehingga memungkinkan tim sukses untuk memfasilitasi pemilih agar tetap hadir dan memilih sesuai keinginan mereka.

"Tentu akan ada pengawasan khusus bagi wilayah yang jarak pemilih jauh dengan TPS sebab rawan terjadinya mobilisasi oleh tim sukses dan terjadi money politics," ucapnya, Kamis (31/10/2024).

2. Koordinasi dengan KPU

Penghitungan suara pilur.(IDN Times/Daruwaskita)

Bawaslu Bantul telah memetakan jarak pemilih ke TPS dan mempertimbangkan topografi agar tidak terlalu jauh, sehingga partisipasi pemilih di Pilkada pada 27 November 2024 nanti tetap tinggi.

"Kami koordinasikan dengan KPU Bantul agar difasilitasi adanya TPS tambahan atau mendekatkan pemilih dengan TPS terdekat dan sudah diakomodir oleh KPU Bantul," kata Dewi.

Namun, jika ada kekhawatiran dari lurah terkait rendahnya partisipasi, terutama bagi lansia dan difabel, serta potensi mobilisasi massa dan politik uang oleh tim sukses, Bawaslu akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU untuk mencegah pelanggaran tersebut.

"Tentu kita juga akan menerjunkan petugas pengawas untuk memantau agar tidak terjadinya pelanggaran," ucapnya.

3. Politik uang dan netralitas ASN hingga perangkat kalurahan rawan terjadi

ilustrasi pegawai/non-ASN (IDN Times/Aditya Pratama)

Dewi juga menyoroti potensi kerawanan dalam Pilkada Bantul, terutama karena adanya calon petahana. Menurutnya, isu netralitas ASN dan perangkat kalurahan, politik uang, serta penyebaran hoaks dan isu SARA menjadi perhatian serius. Meski demikian, ia mencatat bahwa kasus SARA cenderung menurun sejak pemilu serentak lalu dan berharap agar tidak muncul dalam Pilkada Bantul.

"Politik uang dan netralitas ASN yang sangat berpotensi terjadi dalam pilkada di Bantul ini," tandasnya.

Editorial Team

Related Article