Todung Mulya Ungkap Pelanggaran Pilpres, Launching 3 Buku Sentil MK
- Todung Mulya Lubis dan Tim Hukum 22E meluncurkan tiga buku analisis Pilpres 2024 di Yogyakarta.
- Pilpres 2024 diwarnai pelanggaran konstitusional TSM, MK tidak mendengarkan suara rakyat, dan hukum dipakai sebagai instrumen kekuasaan.
- Megawati Soekarnoputri berharap buku ini memberikan pemahaman bagi bangsa Indonesia untuk melakukan refleksi diri terhadap kegagalan dan pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres 2024.
Yogyakarta, IDN Times ā Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 menyisakan sejumlah catatan dalam berjalannya demokrasi di Indonesia. Untuk mencatat perjalanan demokrasi ini, Todung Mulya Lubis, bersama Tim Hukum 22E, meluncurkan tiga buku yang menawarkan analisis mendalam mengenai lika-liku sengketa Pilpres 2024.
Ā
Tiga buku yang diluncurkan yaitu Antara Hukum dan Politik: Membedah Permohonan dan Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024. Kemudian, Keadilan Elektoral di Mahkamah Konstitusi: Tanggapan Beberapa Penulis terhadap Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024. Lalu, Suara Publik Bergaung di MK: Kepedulian dan Perhatian Masyarakat pada MK. Launching buku ini dilakukan secara hybrid di Jogja.Ā
1.Soroti berbagai pelanggaran Pilpres 2024
Launching buku karya Todung Mulya Lubis di Yogyakarta. (Dok. Istimewa) Walau presiden dan wakil presiden telah dilantik, Todung menyampaikan pentingnya melangkah maju sebagai bangsa dan tidak meratapi keadaan yang terjadi karena pelanggaran konstitusional yang tidak terbantahkan. āNamun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan menantang, dibutuhkan government dan governance,ā kata Todung, Kamis (12/12/2024).
Ā
Todung mengatakan dalam perjalanannya, Pilpres 2024 diwarnai pelanggaran yang bersifat konstitusional, sebagaimana bisa dilihat saat pada putusan MK. Pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia menyatakan pada Pilpres 2024, MK abai dalam mendengarkan suara rakyat dan tidak melihat kenyataan yang terjadi.2.Hukum menjadi instrumen kekuasaan
Launching buku karya Todung Mulya Lubis di Yogyakarta. (Dok. Istimewa) Todung menyebut hukum sering kali dipakai sebagai instrumen kekuasaan, sehingga menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. āSangat ironis melihat bahwa Indonesia semakin dijauhkan dari cita-cita kemerdekaan yang diidamkan dan telah diraih dengan jerih payah pahlawan-pahlawan negara ini,ā ujarnya.
Ā
Buku-buku tersebut merupakan karya yang disusun secara kolektif berdasarkan
pengalaman pelanggaran pada Pilpres 2024 sebagai pembelajaran untuk
ke depannya. āBuku ini memuat suara hati rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai
negaranya. Buku ini diharapkan untuk bermanfaat bagi hakim, jaksa, pengacara,
akademisi, dan seluruh rakyat Indonesia, karena adanya regresi demokrasi Indonesia,ā ujarnya.3.Megawati soroti kinerja MK
Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri. (Dok. Istimewa) Dalam keynote speech yang disampaikan Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri menyampaikan, MK telah menyimpang dari tujuan serta
objektif awal pembentukan MK pada masa ia menjabat sebagai Presiden, yaitu
sebagai lembaga yang berwibawa dengan fungsi utama sebagai penjaga kesucian
konstitusi Negara Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan
bernegara. Megawati menjelaskan penyimpangan tersebut sudah terbukti secara jelas selama pelaksanaan Pilpres 2024, yang dimulai sejak Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sampai dengan putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024.
Ā
āKegagalan MK selama pelaksanaan Pilpres 2024 telah menimbulkan luka yang mendalam bagi demokrasi Indonesia dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memperbaiki kegagalan tersebut,ā ujarnya.
Ā
Oleh karena itu, Megawati sangat berharap diterbitkannya buku ini dapat
memberikan pemahaman bagi seluruh bangsa Indonesia dapat melakukan refleksi diri dan memahami seluruh rangkaian kegagalan dan pelanggaran yang terjadi
dalam pelaksanaan Pilpres 2024,Ā
Ā
Megawati berpesan kepada generasi penerus untuk menghilangkan rasa takut terhadap kekuasaan, dan memberanikan diri untuk menyuarakan ketidakadilan demi menjaga semangat demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
