Sleman, IDN Times - Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali melakukan aksi pada Selasa (20/10/2020) di Bundaran UGM menyuarakan #MosiTidakPercaya terhadap pemerintah maupun DPR.
Aksi di Bundaran UGM ini sendiri ingin menyuarakan kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang tidak memihak kepada rakyat kecil.
Revo, Humas ARB menjelaskan, #MosiTidakPercaya mengandung maksud ketidakpercayaan pada seluruh tatanan yang menindas saat ini. Sebuah sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang sekaligus menindas rakyat kecil dan mengeksploitasi.
"Kegiatan ini adalah yang akumulatif saja, tidak hanya menolak Omnibus Law, tapi bukti keresahan kami, kami sebagai warga Jogja, penduduk Jogja kami menyatakan bersama-sama, kami menyampaikan mosi tidak percaya, kepada pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pada DPR maupun DPRD, semua fraksi. Termasuk fraksi yang menyatakan menolak Omnibus Law," ungkapnya pada Selasa (20/10/2020).
Atas ketidakpercayaan ini, kata Revo, massa aksi menyatakan untuk membangun Dewan Rakyat. Yang mana, Dewan Rakyat ini dibangun untuk mengakhiri semua sistem yang menguntungkan oligarki.
Sementara itu, Lusi yang juga Humas ARB menjelaskan, Dewan Rakyat sendiri dibentuk sebagai upaya membangun solidaritas horizontal. Untuk bisa membangun Dewan Rakyat ini sendiri, diperlukan upaya kesadaran negara secara bersama-sama. Kesadaran mengenai sistem negara yang sudah dikuasai oleh elite dan oligarki.
"Kita mengetahui bersama-sama, Omnibus Law hanyalah salah satu saja, karena masalahnya banyak sekali. Negara hanya dikuasai oleh elit saja, oligarki saja, yang tidak berwujud pada individu, tapi juga sistem yang disebut sebagai negara," terangnya.
Lebih lanjut, Lusi menerangkan jika ada beberapa tawaran program transisi menuju Dewan Rakyat. Yang meliputi, pertama penghapusan utang luar negeri, di mana mayoritas rakyat tidak sudi dan menolak menanggung utang luar negeri yang dipergunakan rezim bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kecil.
Kedua redistribusi kekayaan, yang mana hal ini merupakan hal krusial untuk perwujudan keadilan melalui pajak progresif 70% bagi orang kaya sebab akumulasi kekayaan orang kaya berlangsung dengan cara memiskinkan mayoritas rakyat kecil.
Ketiga reforma agraria dengan redistribusi lahan bagi seluruh rakyat dengan pengelolaan penuh dari rakyat. Selain itu, peniadaan praktek monopoli lahan oleh segelintir pemodal.
"Keempat, nasionalisasi aset asing dan swasta untuk kesejahteraan rakyat. Kelima, mendukung perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua," paparnya.