Harga Ayam-Telur Naik Usai MBG Kembali Jalan, Ini Saran Dosen UMY
- Dinda Aslam Nurul Hida menegaskan kenaikan harga ayam dan telur tidak semata akibat Program Makan Bergizi Gratis, melainkan dipengaruhi banyak faktor seperti dinamika tiap komoditas dan biaya operasional.
- Data BPS menunjukkan harga ayam broiler naik 4,11% dan telur 0,66%, menandakan perlunya penguatan buffer stock agar fluktuasi permintaan besar bisa diredam lebih bertahap.
- Dinda mendorong evaluasi rantai pasok serta penerapan tegas harga acuan Rp19.500/kg untuk ayam hidup dan Rp24.000/kg untuk telur agar peternak mendapat keuntungan yang adil.
Yogyakarta, IDN Times - Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida, menilai kenaikan harga ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat peternak tidak bisa hanya dikaitkan dengan kembali bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah libur sekolah. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menyederhanakan penyebab inflasi pangan.
Menurut Dinda, tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food) dipengaruhi berbagai faktor di sejumlah komoditas. Karena itu, lonjakan harga di pasar tidak bisa langsung dianggap sebagai dampak dari satu program pemerintah.
“Kita tidak bisa hanya melihat satu program sebagai penyebab tunggal. Tekanan inflasi pangan saat ini dipengaruhi oleh dinamika yang berbeda di setiap jenis komoditas,” ujar Dinda, Jumat (17/7/2026) dilansir laman UMY.
Harga sejumlah komoditas naik tak berkaitan dengan MBG
Dinda mengatakan sejumlah komoditas lain turut menyumbang inflasi dan tidak berkaitan dengan program MBG. Salah satunya ikan segar yang harganya naik akibat meningkatnya biaya operasional nelayan.
Ia juga menyoroti kenaikan harga bawang putih impor yang terjadi di 269 kabupaten/kota pada pekan kedua Juli 2026. Menurutnya, lonjakan tersebut dipicu kendala teknis dalam tata niaga impor nasional, bukan karena meningkatnya konsumsi saat sekolah kembali aktif.
Meski begitu, Dinda mengakui terdapat efek kejutan permintaan (demand shock) musiman pada komoditas unggas. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yakni kembali berjalannya Program MBG dengan anggaran Rp70,2 triliun untuk melayani 61,96 juta penerima manfaat serta berakhirnya bulan Suro, periode yang biasanya ditandai dengan kembali meningkatnya aktivitas hajatan masyarakat.
Perlu perkuat buffer stock
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 14 Juli 2026, harga ayam broiler naik 4,11 persen dalam sepekan menjadi Rp21.736 per kilogram. Kenaikan tersebut merupakan fase pemulihan setelah harga ayam sempat turun hingga Rp14.000 per kilogram pada awal Juli akibat kelebihan pasokan (oversupply). Sementara itu, harga telur ayam ras meningkat 0,66 persen menjadi Rp22.644 per kilogram.
“Fluktuasi harga yang cukup tajam ini mengindikasikan bahwa kemampuan penawaran di sektor hulu belum sepenuhnya fleksibel. Oleh karena itu, pemerintah sangat perlu memperkuat cadangan stok (buffer stock) agar perubahan permintaan dalam skala besar dapat diredam secara lebih bertahap,” jelas Dinda.
Menurut Dinda, kenaikan harga ayam dan telur diperkirakan hanya bersifat sementara karena kedua komoditas tersebut memiliki siklus produksi yang relatif cepat. Sebaliknya, tekanan harga pada komoditas pangan utama seperti beras berpotensi berlangsung lebih lama apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi di sektor pertanian.
Evaluasi rantai pasok dan harga acuan
Dinda menilai pemerintah perlu memusatkan evaluasi pada mekanisme transmisi harga di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kenaikan harga di tingkat konsumen benar-benar memberikan keuntungan bagi peternak, bukan hanya dinikmati oleh jaringan tengkulak.
Ia juga menyoroti efektivitas kebijakan harga acuan pembelian di tingkat peternak yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2026. Pemerintah menetapkan harga acuan Rp19.500 per kilogram untuk ayam hidup dan Rp24.000 per kilogram untuk telur ayam ras.
“Harga acuan tersebut jangan hanya menjadi referensi moral di atas kertas saja. Aturan ini harus benar-benar dijadikan rujukan utama dalam kontrak pengadaan barang resmi. Tanpa adanya pengawasan yang konsisten, peternak mandiri akan tetap rentan menjadi korban setiap kali pasar menghadapi fase penurunan permintaan,” pungkas Dinda.
