Batas Pendaftaran Akhir Bulan, Sekolah Rakyat di DIY Diresmikan Juli
- Pendaftaran siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026 masih dibuka hingga 30 April, dengan kuota 150 siswa di dua sekolah setingkat SMA di Bantul dan Sleman.
- Sekolah ini akan diresmikan pada 1 Juli 2025, memanfaatkan bangunan yang sudah ada di Purwomartani, Kalasan, Sleman dan Sonosewu, Ngestiharjo, Bantul.
- Syarat utama siswa adalah terdaftar di Daftar Terpadu Ekonomi Sosial Nasional (DTSN), ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar tangguh dan berdaya.
Yogyakarta, IDN Times - Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinsos DIY) menyebut pendaftaran siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026 masih akan dibuka hingga 30 April. Rencananya, akan ada dua sekolah rakyat setingkat SMA yang berlokasi di Kabupaten Bantul dan Sleman.
1. Siapkan kuota 150 siswa
Kepala Dinsos DIY Endang Patmintarsih mengatakan, pendaftaran siswa tahun pertama sekolah rakyat di provinsinya telah dibuka sejak 1 April 2025 kemarin. Ia berujar, kuota yang disiapkan untuk dua sekolah rakyat di DIY adalah 150 siswa.
"Targetnya 150 siswa," kata Endang, Kamis (24/4/2025).
2. Manfaatkan bangunan yang sudah ada
Sekolah ini, kata Endang, siap diresmikan tanggal 1 Juli 2025. Bangunan sekolahnya menggunakan infrastruktur yang sudah ada di Purwomartani, Kalasan, Sleman dan Sonosewu, Ngestiharjo, Bantul.
Endang menjelaskan, sekolah yang berlokasi di Sonosewu memanfaatkan bangunan yang saat ini digunakan sebagai Instalasi Rehabsos Napza Sonosewu atau Sentra Terpadu Prof.Dr. Soeharso Surakarta-Sonosewu. Sementara sekolah di Purwomartani memanfaatkan kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta.
"Bangunan, kelas, asrama sudah siap semua di sana. Tinggal menyiapkan siswa, guru, dan SDM lainnya," papar Endang. "(Targetnya) 100 siswa di Sonosewu dan 50 siswa di Purwomartani," sambungnya.
3. Diperuntukkan bagi warga miskin
Lebih lanjut, Endang menegaskan, sekolah rakyat ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Untuk itu, dalam proses penerimaan siswa barunya, Endang menyebut Dinsos DIY dibantu oleh Dinas kabupaten/kota dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Syarat utama siswa yang bisa masuk sekolah ini adalah terdaftar di Daftar Terpadu Ekonomi Sosial Nasional (DTSN). "Tidak ada seleksi nilai, apabila belum terdaftar di DTSN, Dinsos juga siap membantu untuk proses pendaftaran," tegas Endang.
Di sisi lain, Kepala BBPPKS Yogyakarta, Eva Kasim, memastikan SR bukan untuk menggantikan sistem pendidikan yang sudah ada, tetapi untuk melengkapi. Eva mengatakan, kehadiran SR sebagai upaya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar tangguh dan berdaya.
"DIY menjadi salah satu dari 53 titik pelaksanaan secara nasional dengan dua lokasi awal," katanya.
