Saran Pakar UMY Agar Insiden Runtuhnya Ponpes Al Khoziny Tak Terulang
- Dosen Teknik Sipil UMY, Muhammad Ibnu Syamsi, menilai runtuhnya Ponpes Al Khoziny jadi peringatan pentingnya evaluasi standar keamanan bangunan.
- Ia menyoroti tiga aspek utama: dimensi struktur, kualitas material, dan kekuatan sambungan.
- Ibnu mendorong pengetatan regulasi IMB, sertifikasi tenaga ahli, serta layanan konsultasi teknis bersubsidi agar kejadian serupa tak terulang.
Yogyakarta, IDN Times - Peristiwa runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny yang menelan puluhan korban jiwa menyisakan duka mendalam. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ir. Muhammad Ibnu Syamsi, menilai peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan bangunan di Indonesia.
1. Tiga aspek yang perlu diperhatikan
Ibnu menjelaskan, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Pertama, aspek geometri dan dimensi struktur, yaitu ukuran kolom atau balok yang kemungkinan terlalu kecil atau tidak seimbang untuk menahan beban. Kedua, kualitas material konstruksi seperti beton dan baja tulangan yang diduga tidak memenuhi standar. Ketiga, kekuatan sambungan antara balok dan kolom yang sering menjadi titik paling rentan.
“Jika sambungan tidak didesain secara kuat, kegagalan lokal bisa menjalar dan memicu keruntuhan total bangunan. Inilah mekanisme yang paling dihindari dalam teknik sipil,” ujarnya pada Selasa (7/10/2025) dilansir laman resmi UMY.
Dari sisi beban, Ibnu juga menilai ada kemungkinan terjadinya overload atau perubahan fungsi bangunan tanpa perhitungan ulang. “Jika bangunan awalnya dirancang untuk satu lantai lalu ditambah lantai baru tanpa memperkuat kolom atau fondasi, maka risiko overload sangat tinggi,” tambah pakar struktur dan bahan konstruksi ini.
2. Penerapan standar bangunan belum merata
Ibnu menilai, secara aturan Indonesia sebenarnya telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur perencanaan struktur bangunan, termasuk untuk wilayah rawan gempa. Namun, penerapannya di lapangan dinilai masih belum merata, terutama pada proyek berskala kecil atau pembangunan swadaya masyarakat.
“Masalah klasiknya biasanya terkait keterbatasan tenaga ahli bersertifikat, dokumen perencanaan yang tidak lengkap, hingga lemahnya pengawasan teknis di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran di daerah juga sering memicu pembangunan mandiri tanpa pendampingan profesional. “Kondisi di daerah sering kali terkendala anggaran. Akibatnya, akses ke konsultan berlisensi terbatas dan pekerjaan dilakukan secara mandiri yang justru meningkatkan risiko kegagalan struktur,” ungkap Ibnu.
3. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan
Sebagai langkah pencegahan, Ibnu mengusulkan pengetatan regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui sejumlah langkah konkret. Di antaranya, mewajibkan lampiran gambar struktur yang ditandatangani insinyur sipil berizin, pemeriksaan desain dan inspeksi lapangan yang lebih ketat, sertifikasi wajib bagi pelaksana serta pengawas konstruksi, dan uji material dengan hasil mutu beton, baja, serta sambungan untuk proyek tertentu.
Agar masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut tanpa beban biaya tinggi, ia menyarankan pemerintah daerah menyediakan layanan konsultasi teknis bersubsidi, terutama bagi komunitas atau pondok pesantren.
“Keamanan adalah prioritas utama. Jangan pernah mengorbankan keselamatan demi menghemat anggaran. Jika perlu penghematan, lakukan di aspek non-struktural yang tidak krusial,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ibnu juga mendorong dilakukan audit dan investigasi forensik secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti keruntuhan serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.
