Ribuan ODGJ Masuk DPT Pemilu 2024 di DIY, Ini Upaya KPU Memfasilitasi

Shidqi menyebut meskipun telah terdaftar dalam DPT, namun jika memang saat hari pencoblosan tidak memungkinkan, bukan menjadi masalah. Pasalnya dalam pemilihan juga tidak bisa diwakilkan.

"Tetapi begitu tanggal 14 Februari tidak memungkinkan untuk ke TPS ya gak masalah, wong ini hak kok. Gak bisa diwakilkan dengan keluarganya. Kalau pada 14 Februari dia memungkinkan misal ada surat keterangan dokter, oh ini bisa lah menentukan pilihan, nanti bisa datang," ujar Shidqi. 

Saat disinggung soal  potensi intervensi pendamping, Shidqi menjelaskan bahwa pendampng harus mengisi Formulir C pendamping, yang merupakan pernyataan pendamping menjaga kerahasian. Mereka juga bisa minta siapapun untuk menjadi pendamping, entah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau anggota keluarga, yang prinsipnya harus menjaga kerahasiaan.

"Jadi untuk si pendamping itu bukan hanya diperuntukkan bagi ODGJ tetapi juga difabel. Memang itu didesain untuk membantu sebenarnya. Seperti apa yang dibantu, ini kan sangat situasional kondisional," ujar Shidqi.

Terpisah, Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menjelaskan soal pendampingan konteksnya sama dengan pemilih lain yang memerlukan pendamping, seperti pemilih difabel, maupun pemilih berusia lanjut. "Pemilih yang mengalami gangguan kesehatan misal sewaktu mencoblos dikhawatirkan meleset tidak sesuai dia harapkan. Nah itu bisa minta bantuan," jelasnya.

Diungkapkannya terkait kesehatan jiwa ini ada suatu waktu sembuh atau kambuh, ada yang tingkatnya rendah sampai akut tidak pernah sembuh.

"Dalam konteks kambuhan yang memungkinkan mereka bisa menjalankan haknya maka itu harus diberikan. Jadi kalau pun ODGJ dengan tingkatan yang parah, nanti malah bisa mengganggu situasi di TPS kan. Jadi yang didampingi adalah mereka yang bisa menentukan preferensi politiknya, tapi tidak bisa menggunakan haknya karena kesulitan teknis," kata Najib.