Sleman, IDN Times - Rencana pemberian bansos seumur hidup oleh Pemda DIY dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Jogja didukung oleh Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Hempri Suyatna.
Menurut Hempri kebijakan tersebut dianggap mampu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi penduduk miskin DIY. “Saya kira kebijakan yang sangat baik dari pemerintah provinsi DIY dengan adanya pemberian bansos ini," kata Hempri dikutip laman resmi UGM, Jumat (3/2/2023).
Harapannya program bansos ini bisa tepat sasaran sehingga benar-benar menjangkau lansia yang membutuhkan. “Saya kira perlu ada upaya kebijakan perlindungan sosial lansia yang lebih komprehensif,” jelasnya.
Hempri menjelaskan bahwa persoalan lansia sangat kompleks, dari berkurangnya pendapatan, kesehatan dan aspek psikologis. Misalnya perasaan kesepian . "Tidak hanya pemberian bansos seumur hidup, ini harus dilakukan secara sinergis sehingga pemberdayaan lansia dapat lebih efektif. Seyogyanya program ini juga diikuti dengan program yang lain misalnya pendampingan dari aspek kesehatan, pengembangan peluang usaha untuk para lansia melalui pemberdayaan ekonomi maupun program yang terkait dengan kesehatan maupun mendorong aktivitas-aktivitas sosial yang dapat dimasuki lansia,” ungkapnya.
Mengenai penyebab angka kemiskinan di DIY tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa, menurut Hempri, persoalan kemiskinan di DIY tidak semata-mata hanya dilihat dari indeks ratio dan nilai upah minimum provinsi (UMP) semata. Sebab, hal ini hanya berlaku pada mereka yang bekerja di sektor formal, akan tetapi yang bekerja di sektor informal tidak menerima UMP.
“Komparasi itu juga tidak akan tepat apalagi sektor informal dan sektor pertanian juga masih cukup dominan di DIY ini,” paparnya.
Sebelumnya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berencana memberikan bantuan sosial seumur hidup pada warga lansia miskin. Hal ini untuk mengurangi angka kemiskinan.
Dana bantuan sosial akan diambil dari alokasi Dana Keistimewaan DIY diberikan khusus pada lansia yang sudah tidak mampu bekerja dan warga miskin yang dinilai masih mampu bekerja, namun tidak memiliki modal usaha atau keterampilan kerja.