Ramai Petisi WFH, Pengamat UGM: Transportasi Publik harus Memadai

Ikaputra mengatakan jauh sebelum pandemik Covid-19 sebenarnya sudah dikenalkan teknologi komunikasi secara online, namun masih jarang digunakan untuk mendukung proses kerja. Hingga akhirnya pandemik memaksa sebagian besar orang menggunakannya untuk mendukung kerja dari rumah. 

“Perlu dipahami banyak sektor termasuk transportasi yang tidak bergerak dan tidak produktif terutama yang bekerjanya harus bertatap muka dan memanfaatkan mobilitas, bukan kantoran. Ketika tidak bergerak, di rumah saja, ada banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan,” tuturnya dikutip laman UGM. 

Ikaputra melihat apabila kebijakan WFH kembali diterapkan, akan menghambat bahkan menghentikan kerja transportasi publik.

“Perputaran ekonomi di sektor transportasi akan berhenti, perputaran ekonomi hanya terjadi di kantor saja. Ini yang harus dipahami juga,” terangnya.

Dosen Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM ini menyampaikan terkait kemacetan di Ibu Kota karena kembalinya sistem kerja dengan WFO, Ikaputra mengatakan hal tersebut bisa ditekan apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan untuk memanfaatkan transportasi publik sebagai wahana transportasi menuju tempat kerja ataupun menjalani aktivitas lainnya.

"Sampai saat ini masih banyak warga Jakarta yang memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat mobilitas sehari-hari daripada memakai transportasi publik. Penting membangun mindset dan budaya memahami keuntungan menggunakan transportasi publik itu banyak manfaatnya,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat transportasi UGM, Prof. Ahmad Munawar, M.Sc., menyebutkan bahwa WFH bukan menjadi jawaban untuk mengatasi persoalan kemacetan transportasi. Masalah kemacetan bisa diselesaikan dengan penyediaan fasilitas angkutan umum yang memadai serta pengurangan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kalau penyelesaian macet itu dengan sistem transportasi yang baik dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi,” katanya.

Menurutnya kebijakan bekerja secara WFH atau WFO, sebaiknya tidak ditetapkan sama rata di setiap sektor. Sebaiknya pengaturan kebijakan sistem kerja dilakukan oleh instansi yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan maupun kondisi pegawainya.  

Ia mencontohkan di sektor pendidikan. Dari pengalaman mengajar selama pandemik, ia merasakan pembelajaran berjalan kurang efektif dengan WFH menggunakan sistem online. Ada hal-hal yang tidak tercapai dengan maksimal saat dilakukan secara online seperti interaksi dan diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Namun, saat pembelajaran kembali dilakukan di kampus pembelajaran berlangsung lebih efektif, interaksi berjalan dengan baik sehingga kemampuan mahasiswa berdiskusi sangat tinggi.

“Harus dilihat kalau bisa efisien dan efektif WFH ya silakan, tapi kalau tidak ya kerja di kantor,” terangnya.