PUKAT Khawatir Perpanjangan Jabatan Kades Tingkatkan Risiko Korupsi

Zaenur menilai masa jabatan kepala desa yang berlaku saat ini dinilai sudah tepat. Bahkan masa jabatan dinilai lebih longgar dibanding pejabat lain, seperti Presiden atau kepala daerah, dengan masa jabatan 5 tahun dan maksimal 2 periode. 

Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga berisiko menggerus demokrasi di desa, yang selama ini telah berlangsung. Demokrasi di desa yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, seharusnya dijaga, dan lebih ditingkatkan lagi.

"Sehingga, demokrasi itu hidup di desa agar pemerintahan desa itu adalah pemerintah yang dikehendaki oleh rakyat desa dan juga pemerintahan yang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Bukan pemerintahan yang semakin absolut dipegang oleh seorang kepala desa yang menjabat sekian lama," ungkap Zaenur.

Zaenur juga melihat dasar usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak kuat. Setidaknya dia menyebut ada dua alasan oleh pihak-pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, untuk efisiensi dari sisi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa, maupun menghindari adanya konflik sosial yang terlalu sering terjadi karena adanya pemilihan kepala desa setiap 6 tahun.

"Ini tidak tepat, karena memang demokrasi itu membutuhkan biaya dan biaya itu dikeluarkan untuk memperoleh pemimpin terbaik yang dikehendaki oleh masyarakat desa. Biaya untuk melakukan pemilihan kepala desa itu tidak akan besar kalau kekuasaan absolut dipegang oleh kepala desa, karena telah terlalu lama menjabat, sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat," ujar Zaenur.

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini juga ada yang beralasan untuk menekan biaya politik calon kepala desa, untuk membeli suara yang pada akhirnya akan melahirkan korupsi di desa. "Jadi ada yang mengatakan kalau masa jabatan kepala desa diperpanjang sampai 9 tahun maka akan menghilangkan korupsi di desa. Menurut saya ini keliru, jika sejak awal kepala desanya sudah menggunakan uang, maka ketika sudah menjabat akan digunakan untuk mengembalikan modal," ujarnya.

Lebih lagi jika masa jabatan 9 tahun, maka setiap tahunnya akan semakin digunakan kepala desa yang sejak awal menggunakan politik uang untuk mengembalikan modal, plus memupuk kembali modal yang akan digunakan untuk pertarungan berikutnya. "Yang harus dilakukan itu adalah memberantas politik uangnya, bukan memperpanajng masa jabatan kepala desanya," kata Zaenur.

Menurut Zaenur, ada kepentingan sejumlah pihak terkait usulan ini, baik dari kepala desa yang menginginkan masa jabatan lebih panjang, atau dari elite politik di tingkat nasional yang ingin mendapatkan keuntungan dari rencana memperpanjang masa jabatan kepala desa ini. Dari usulan ini yang paling dirugikan adalah rakyat.

"Pada prinsipnya, kekuasaan itu memang harus dipergilirkan. Kekuasaan itu tidak boleh dipegang di tangan satu orang dalam waktu yang terlalu lama. Sekali lagi power tends to corrupt, maka sudah seharusnya ke depan harus diseimbangkan dengan masa jabatan kepala daerah, bukan malah ditambah panjang, yang menimbulkan risiko penumpukan kekuasaan," ungkap Zaenur.

Zaenur menegaskan penumpukan kekuasaan di tangan satu orang dalam waktu lama menimbulkan risiko korupsi. Jika tidak ada konfirmasi dari rakyat melalui pemilihan, maka pejabat bisa mengakumulasi kekuasaan. Misalnya, mengondisikan pejabat di bawahnya untuk mengiyakan yang disampaikannya. Begitu juga akan membuat tidak berfungsi lembaga-lembaga pengawasan, karena sudah dikondisikan.

"Jadi sekali lagi, jabatan itu tidak boleh dipegang oleh satu orang dalam jangka waktu yang lama. Jabatan itu sudah seharusnya dipergilirkan, agar kekuasana itu tidak bertumpuk di tangan satu orang dalam jangka waktu lama, sehingga timbul risiko untuk korupsi," ujar Zaenur.