Dampak Kenaikan Tarif BBM, PHRI DIY Minta Diskon Pajak

20 Sep 2022, 17:34 WIB

Ilustrasi hotel (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Yogyakarta, IDN Times - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memohon diskon atau keringanan pajak kepada pemerintah daerah. Hal ini didasari oleh dampak kenaikan tarif BBM yang sudah menjalar ke sektor pariwisata, khususnya perhotelan dan resto di DIY.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana, mengatakan diskon atau keringanan pajak ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha setidaknya sampai bisnis mereka stabil usai belum lama ini juga baru pulih akibat badai pandemi COVID-19.

"Kita berharap ada solusi dari pemerintah kota/kabupaten untuk bisa kita diberi potongan pajak hotel dan resto agar kami bisa memberikan potongan kepada konsumen. Misal diprakasai pemerintah selama tiga bulan ada great sale hotel atau resto dan lain-lain," kata Deddy, Rabu (20/9/2022).

1. Sepertiga pesanan melayang

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono. (Instagram.com/deddypranowo)

Deddy menyebut, dampak kenaikan tarif BBM di sektor perhotelan mulai terasa sejak sepekan kebijakan itu diberlakukan. Klaimnya, rata-rata hotel berbintang 2 dan ke bawah telah menelan kerugian akibat pembatalan pemesanan.

Pembatalan reservasi kamar hotel adalah buntut dari para agen wisata yang menerima banyak penundaan perjalanan dari wisatawan karena tarif transportasi yang ikut terkerek kenaikan harga BBM.

"Dampak yang sangat terasa satu minggu pascakenaikan BBM, banyak travel agen yang cancel atau menunda karena peserta wisata tidak mau biaya (transportasi) wisata dinaikkan," kata Deddy.

"Terutama bintang dua ke bawah, reservasi ter-cancel atau tertunda sekitar 20 sampai dengan 30 persen atau tinggal 30 sampai dengan 50 persen saja," sambungnya.

2. Selamat berkat MICE dan event

Kegiatan Jogja International Travel Market (JITM) ke-13 yang digelar di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (13/9/2022). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).

Sementara untuk hotel bintang tiga ke atas, menurut Deddy, tertolong dari situasi ini berkat kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Alhasil, PHRI harus turun tangan memancing para pelancong kembali ke DIY dengan berbagai gelaran acara. Beruntung, PHRI DIY tak sendirian dalam upaya menggeliatkan wisata ini.

"(Okupansi) terdongkrak lagi setelah banyaknya event di DIY seperti JBR (Jogja Rendezvous Bike) 2022, PHRI Bike Tour, KAI Bike dan lain-lain yang baru lalu rata-rata okupansi (menjadi) 70 sampai 85 persen. Saat ini turun namun tidak signifikan, rata-rata 60 sampai 70 persen," urainya.

3. Dilema naikkan ongkos layanan

ilustrasi hotel (IDN Times/Anata)

Cara-cara di atas bagi Deddy saat ini merupakan solusi yang cukup masuk akal. Mengingat, para pelaku usaha perhotelan maupun resto mengalami dilema jika memaksa menaikan ongkos layanan.

Dilematis bagi pelaku usaha untuk menaikkan biaya layanan karena saat ini daya beli masyarakat dianggap sedang menurun imbas kenaikan tarif BBM. PHRI saat ini tengah merumuskan solusi terbaik demi meringankan beban operasional.

"Memang daya beli masyarakat saat ini turun. Ini sangat dilematis bagi kita PHRI karena biaya operasional juga ikutan naik karena bahan-bahan baku dan lain-lain naik, sementara bila kita akan menyesuaikan harga kamar, makan, minum dengan naik harga akan mengurangi okupansi hotel atau resto. Sedangkan bila tidak naik itu juga akan menjadi beban kita," pungkasnya.