Mengenal Paniradya Kaistimewan: Lembaga Pemerintah Khas Yogyakarta

26 Mei 2019, 13:55 WIB

unsplash.com/Carolus Abi

Yogyakarta, IDN Times - Keistimewaan Yogyakarta ditegaskan lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuh tahun lalu.
Ada lima kewenangan berdasarkan undang-undang yang dimiliki pemerintah daerah Yogyakarta, salah satunya soal kelembagaan.

Tahun 2018, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY menyebutkan perlunya pembentukan perangkat daerah, termasuk Paniradya Kaistimewan, untuk membantu Gubernur dan DPRD DIY mengurusi urusan pemerintah. Sejak saat itu Paniradya Kaistimewan pun terbentuk buat mengatur program keistimewaan di Yogyakarta.

1. Menggantikan peran Asisten Keistimewaan

IDN Times/Nindias Khalika

Sebelum Paniradya Kaistimewan ada, segala hal yang berhubungan dengan program keistimewaan dipegang oleh Asisten Keistimewaan.

Namun, lembaga tersebut digantikan oleh Paniradya Kaistimewan tahun 2018 yang mempunyai peran yang lebih luas. Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi mengatakan Paniradya Kaistimewan mempunyai beberapa fungsi yang sebelumnya tidak dimiliki Asisten Keistimewaan.

"Unsur perencanaan ada, penganggaran, pengendalian, bahkan eksekusi ada di situ. Jadi harapannya optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk beriringan dengan APBD," kata pada Jumat (24/5).

2. Memiliki tiga fungsi

alodia

Pejabat Paniradya Keistimewan atau Paniradya Pati DIY Beni Suharsono mengatakan lembaga ini mempunyai tiga fungsi yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta.

"Tugas menyiapkan rumusan bahan kebijakan urusan keistimewaan. Kemudian perencanaan, pengendalian, urusan keistimewaan. Lalu yang ketiga mengkoordinasikan urusan adminitrasi keistimewaan," jelasnya.

Paniradya Kaistimewan, katanya, bertanggung jawab ke Gubernur. Untuk urusan administrasi, badan ini berada di bawah Sekretaris Daerah.

3. Khas Yogyakarta

1-6bc.blogspot.com

Paniradya Kaistimewan, kata Gatot Saptadi, memang lembaga khusus di Yogyakarta yang tidak bisa ditemukan di provinsi lain. Hal ini diamini oleh Beni Suharsono.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini Paniradya Kaistimewan tengah mengembangkan sistem informasi dengan Humas dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang nantinya bisa diakses publik. Hal ini dilakukan agar informasi soal penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) bisa diketahui dengan benar.

"Sistem informasi ini untuk mengetahui sampai di mana, mengapa, dan kapan penggunaan Danais. Nanti teman-teman tinggal klik. Kalau manual bisa menimbulkan prasangka," katanya.