Pakar Ingatkan Kabinet soal Eskalasi Ancaman Geopolitik Indo-Pasifik
- Perebutan sumber daya dan kedaulatan di Indo-Pasifik menjadi ancaman geopolitik yang semakin intens.
- Kawasan Indo-Pasifik strategis karena sumber daya alam melimpah dan lokasi yang strategis, pemerintah harus waspada terhadap perebutan pengaruh.
- Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga wilayahnya yang luas, termasuk sistem pertahanan berlandaskan pemahaman sebagai negara kepulauan.
Sleman, IDN Times - Pakar ketahanan nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Armaidy Armawi, mengingatkan ancaman geopolitik yang semakin intens kawasan Indo-Pasifik berupa perebutan pengaruh politik dan ekonomi. Kata Armaidy, kabinet baru pemerintahan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama menyangkut kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional.
"Filosofi 'seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak' tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan," kata Armaidy, Rabu (23/10/2024).
1. Sumber daya alam incaran kekuatan global
Kawasan Indo-Pasifik meliputi Laut Natuna Utara sampai perbatasan selatan dengan Australia, telah menjadi wilayah strategis yang diperebutkan kekuatan global. Khususnya, karena faktor sumber daya alam melimpah dan lokasinya yang strategis.
Armaidy memandang, pemerintah tidak bisa cuma mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, namun juga waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan tapi nyata.
Dosen Fakultas Filsafat ini berharap pemerintahan baru diharapkan mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu ini untuk memperkuat posisi Indonesia, karena pada akhirnya yang akan terdampak adalah masyarakat Indonesia sendiri.
"Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar," papar Armaidy.
2. Pasukan kurang, rakyat perlu diperhatikan
Indonesia, lanjut Armaidy, juga mempunyai tantangan besar dalam menjaga wilayahnya yang luas. Menurutnya, sistem pertahanan RI semestinya berlandaskan pada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
Kata Armaidy, Indonesia harus memastikan bahwa kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan dengan pertimbangan belasan negara yang berbatasan langsung.
"Jika dihitung dengan luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang," ujarnya.
Lalu, di tingkat domestik, Armaidy menekankan pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai fondasi dari ketahanan nasional. Beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia selama dekade terakhir, macam pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, yang berimbas pada kesejahteraan rakyat, termasuk akses pekerjaan dan pendidikan.
"Ketahanan itu bermata dua, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Rakyat perlu lebih diperhatikan karena mereka adalah tumpuan dari ketahanan negara," jelasnya.
3. Konsisten berpegang pada konstitusi
Lebih jauh, Armaidy menggarisbawahi bahwa keberhasilan kabinet baru dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kekompakan, visi kebangsaan yang kuat, serta upaya nyata untuk menegakkan hukum dan mewujudkan konstitusi sebagai landasan dasar ketahanan nasional.
Pandangan Armaidy, indikator keberhasilan suatu pemerintahan adalah sejauh mana pemerintah mampu mewujudkan konstitusi itu dan berpegang pada konstitusi itu dengan baik dan konsisten.
"Di dalam konstitusi itu tugas pemerintahan negara sangat sederhana, yaitu yang pertama adalah bagaimana pemerintah negara itu mampu melindungi segenap warga negaranya. Tidak terdapat jurang antara kaya dan miskin, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang sejahtera," ungkapnya.
"Yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tiga ini nanti akhirnya bangsa ini dapat bersaing secara global, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di tengah pergaulan antarbangsa," pungkas Armaidy.
