Pakar Ekonomi UGM: Kenaikan Wajar UMK di Jogja Sebanyak 30 Persen

31 Okt 2022, 15:09 WIB

Ilustrasi upah. (Pixabay.com)

Yogyakarta, IDN Times - Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna menilai upah buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang harus naik pada tahun 2023. Hempri menilai untuk besaran belum bisa sesuai harapan buruh yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga Rp4,2 juta.

Hempri menyebut UMP DIY saat ini Rp1,8 juta belum layak jika melihat perhitungan hidup layak di DIY sebesar Rp4,2 juta. "Jelas tidak cukup (menerima upah Rp1,8 juta). Harus ada kenaikan," ucap Hempri, Senin (31/10/2022).

1. Penghitungan yang rasional

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk memenuhi tuntutan buruh sebesar Rp4,2 juta, Hempri menilai perusahaan cukup berat. Pemberian upah harus mempertimbangkan kondisi perusahaan dalam menentukan upah minimum ini. Terlebih kemungkinan adanya resesi tahun 2023.

"Angka kenaikan wajar saat ini 30 persen. Kita juga harus memperhatikan kondisi perusahaan yang baru pulih dari pandemik Covid-19. Dikhawatirkan ada PHK massal, jadi yang wajar 30 persen dari besaran sekarang jadinya Rp2,6 hingga Rp2,7 juta," ujar Hempri.

2. Buruh sejahtera, perusahaan jalan

Ilustrasi buruh KSPI (Dok. KSPI)

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM itu menilai buruh harus sejahtera, namun tidak bisa mengabaikan kondisi perusahaan. Bagaimanapun kondisi perusahaan akan berimbas ke buruh.

"Harus melihat bagaimana inflasi, iklim investasi di daerah. Saya kira itu juga perlu jadi pertimbangan, sehingga harapannya ada titik temu kompromi antara perusahaan dengan buruh," ujar Hempri.

3. Tuntutan buruh di DIY

Ilustrasi upah (IDN Times/Istimewa)

Sebelumnya, buruh di DIY menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah murah saat ini disebut membuat kondisi kemiskinan di DIY naik. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menuntut Pemda DIY menaikkan UMK sebesar Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang juga tergabung dalam MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menyebut perayaan HUT ke-266 Kota Yogyakarta dan pelantikan Gubernur DIY 2022–2027 tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan buruh. Mereka menuntut kenaikan UMK hingga dua kali lipat dari UMK saat ini. "Kami menuntut Pemda DIY menaikkan UMK," ujar Irsad pada Kamis (27/10/2022) lalu.