NasDem Capreskan Anies, Sekjen PDIP Sentil soal Penanganan Banjir

10 Okt 2022, 20:17 WIB

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sleman, IDN Times - Partai NasDem resmi mencapreskan Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden pada 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyentil kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta, terkait bencana banjir di Jakarta. Sentilan Hasto tersebut tidak lepas karena NasDem telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasto menyebut sebagai partai yang mengusung Gubernur DKI Jakarta itu, NasDem semestinya ikut berdiri membantu. "Dulu ketika Pak Jokowi jadi Gubernur kami calonkan sebagai presiden yang pertama kali kan PDIP. Ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami yang di depan. Itu hukum demokrasi," kata Hasto saat ditemui di UGM, Senin (10/10/2022).

1. Hasto mengaku banyak mendapatkan pertanyaan soal pencapresan Anies

Baliho dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 berlogo Partai NasDem di Sleman, DIY. (Dok. NasDem)

Hasto mengaku setelah pencapresan resmi NasDem dirinya mendapatkan banyak pertanyaan. Ia menyebut sering kali politik melupakan bagaimana alam juga berbicara.

"Jadi ini saya di Yogyakarta kan ketika saya ketemu datang ke Yogyakarta banyak yang bertanya ini setelah Anies dideklarasikan kenapa alam tidak bersahabat lalu muncul banyak banjir. Itu pertanyaan masyarakat. Ya itu NasDem yang harus menjawab," ujar Hasto.

Ia menyebut ketika PDIP mencalonkan Jokowi menjadi Capres waktu itu, ketika ada masalah, PDIP ikut turun tangan. "Ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami berdiri di depan. Sehingga logikanya sama," ujar Hasto.

2. Hasto klaim PDIP tidak mencampuri kedaulatan partai lain

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. IDN Times/Herlambang Jati

Hasto menyebut PDIP pada prinsipnya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, termasuk NasDem yang mencalonkan Anies sebagai Capres.

"Hanya saja untuk parpol pengusung Pak Jokowi, itu kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan dukungan itu diberikan selama lima tahun," ujar Hasto.
Sehingga, ketika Presiden Jokowi saat ini menempatkan skala prioritas itu ada di dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian akibat dampak pandemik Covid-19 dan juga akibat tekanan perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina, maka seluruh partai politik pengusung Jokowi dinilai Hasto harus memiliki komitmen yang sama.

3. Partai koalisi diminta dukung Jokowi hingga selesai

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberi arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).

Hasto mendorong partai koalisi pemerintah saat ini tetap mendukung kebijakan Jokowi. Dicontohkan seperti pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, "Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar Hasto.

Hasto menyatakan Anies tetap mencoba untuk mempertahankan Ibu Kota tetap berada di Jakarta, sementara Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. "Ini lah yang harus kita hindari, tetapi sekali lagi, PDIP tidak campur tangan kedaulatan partai politik lain hanya skala prioritas bagi PDIP adalah mendorong prestasi setinggi-tingginya untuk rakyat, untuk kemajuan bangsa dari Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin karena untuk Pilpres ada tahapan-tahapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU," ucap Hasto.