Muhammadiyah Janji Kelola Tambang Pro Kesejahteraan Sosial
Yogyakarta, IDN Times - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial dan lingkungan hidup.
Hal ini disampaikan Haedar setelah PP Muhammadiyah memutuskan bersedia mengelola tambang dengan menerima pemberian izin usaha pertambangan (IUP) atau konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari pemerintah Presiden Joko Widodo.
1. Mengelola tambang yang pro lingkungan hidup
Haedar menegaskan PP Muhammadiyah ingin mengelola tambang yang ramah lingkungan. "Kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup," kata Haedar di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Minggu (28/7).
Meski menuai kritik soal kelola tambang, Haedar menyebut cara pandang Muhammadiyah terhadap tambang sama seperti kekayaan bumi lain yang harus dikelola, seperti hutan, perkebunan, dan perikanan.
"Kami ingin punya role model (acuan) pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ungkapnya.
2. Bentuk tim kelola tambang
Haedar menjelaskan untuk mengelola tambang, PP Muhammadiyah membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Muhadjir Effendy. Tugas Muhadjir adalah menyusun acuan pengelolaan tambang yang tak merusak lingkungan.
Haedar menyadari, menciptakan pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan kesejahteraan bukan hal mudah. Haedar yakin Muhammadiyah memiliki pengalaman di berbagai lini bisnis untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Jika IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan secara seksama, dengan mengeleminasi hal-hal problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini," katanya.
3. Muhammadiyah siap kembalikan izin pengelolaan tambang ke pemerintah
Haedar juga memastikan organisasinya siap berhenti kapan saja dari pengelolaan tambang, jika pengelolaan tambang tak bisa dilaksanakan Muhammadiyah sesuai tujuan yang pro kesejahteraan dan lingkungan.
Muhammadiyah, klaim Haedar, siap mengembalikan izin usaha pertambangan ke pemerintah apabila pengelolaan tambang lebih banyak mendatangkan kerusakan.
"Itu cara kami memasuki kehidupan, dan saya yakin inilah bedanya kami untuk mengambil langkah tanggungjawab kami," pungkasnya.
