May Day di Jogja, Massa Soroti Upah Buruh Jauh dari Hidup Layak
- Massa aksi di Yogyakarta menuntut kesejahteraan buruh karena upah rata-rata Rp1–3 juta masih jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak sekitar Rp6 juta.
- Demonstran juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan pemangkasan anggaran pendidikan yang dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Rival Umbu Djawa menilai masalah stunting berkaitan dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat upah rendah dan beban biaya pendidikan tinggi.
Yogyakarta, IDN Times – Berbagai elemen masyarakat dari pekerja hingga mahasiswa melakukan aksi menuntut kesejahteraan buruh, dalam peringatan Hari Buruh di depan DPRD DIY, Jumat (1/5/2026). Massa aksi menilai kesejahteraan buruh masih jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Massa aksi melakukan long march dari bekas Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju DPRD DIY yang berada di Jalan Malioboro. Berbagai poster bernada kritik ke pemerintah dibawa saat aksi bertuliskan, Hentikan dan Cegah PHK, Naikan Upah Buruh, dan berbagai poster lainnya.
1. Upah buruh jauh dari standar kebutuhan hidup layak
Humas Aliansi Mei Melawan (A.M.E.L), Rival Umbu Djawa mengungkapkan, aksi kali ini isu buruh hingga pendidikan menjadi sorotan. Berdasar survei yang dilakukan, rata-rata upah buruh formal sekitar Rp3 juta. Sementara upah buruh informal kisaran Rp1 juta.
“Kami juga sempat membangun tim riset kecil-kecilan di pasar untuk menganalisis upah yang seharusnya, secukupnya dengan KHL. Kebutuhan hidup layak itu berada kisaran Rp6 juta,” ungkap Rival.
2. MBG menjadi persoalan
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian massa aksi. Biaya pendidikan dinilai semakin mahal, terlebih adanya pemangkasan anggaran pendidikan yang banyak dialihkan ke Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggaran pendidikan yang seharusnya sekitar 20 persen dari APBN, kisaran Rp750 triliun ternyata tidak semua dialokasikan untuk pelayanan pendidikan. Paling besar dialokasikan pada BGN kisaran Rp223 triliun,” ungkap Rival.
3. Pendapatan rendah daya beli kurang
Rival menambahkan MBG untuk mengatasi stunting, tidak sesederhana itu. Pihaknya memaknai stunting sebagai masalah struktural. Masih tingginya angka stunting disebabkan kurangnya daya beli masyarakat.
“Kenapa daya beli masyarakat kurang? Itu tidak terlepas karena anggaran pendidikan mahal, upah jauh dari KHL. Ketika anggaran pendidikan dipangkas lagi, kemudian dialokasikan untuk MBG, jangankan untuk stunting. Orang mungkin tidak mampu untuk beli makan, karena harus mencukupi biaya pendidikan,” ungkap Rival.
