Mahasiswa UGM: Insiden GIK Bentuk Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah
- Mahasiswa UGM menyatakan insiden di GIK sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan menindas melalui berbagai kebijakan serta tindakan represif.
- Sarah menyoroti kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis, proyek food estate, dan revisi RUU TNI-POLRI sebagai bukti kebobrokan struktural serta pengabaian terhadap kepentingan masyarakat.
- Mahasiswa menegaskan tidak anti dialog, namun menilai sulit berdiskusi setara dengan pemerintah yang kehilangan kepercayaan publik, sambil mengkritik kondisi ekonomi dan meningkatnya militerisasi ruang sipil.
Yogyakarta, IDN Times - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan pernyataan sikap terkait insiden yang terjadi dalam agenda Kopdar X NYL Bareng Mas Dar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Senin (15/6/2026). Mereka menegaskan peristiwa tersebut merupakan ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai berulang kali tidak berpihak kepada rakyat.
"Yang terjadi pada 15 Juni malam kemarin di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat," ujar perwakilan mahasiswa UGM, Sarah, saat menyampaikan pernyataan sikap di Balairung UGM, Rabu (17/6/2026).
Sarah mengatakan mahasiswa sejak awal mencurigai agenda yang digelar di GIK UGM lebih banyak menjadi ruang untuk memamerkan ‘capaian pemerintah’ dengan porsi bicara yang tidak seimbang, sehingga sulit menghasilkan dialog yang substantif.
Mahasiswa sebut kemarahan lahir dari akumulasi kekecewaan
Menurut Sarah, kemarahan yang ditunjukkan mahasiswa merupakan bentuk rasa muak dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai lebih dahulu melakukan berbagai tindakan represif terhadap rakyat.
"Setelah kekerasan yang dilakukan pemerintah sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami?" katanya.
Ia menilai berbagai persoalan tersebut merupakan bagian dari kebobrokan struktural karena pemerintah sejak awal dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
"Mulai dari pemaksaan program populis triliunan rupiah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mengorbankan anggaran pendidikan, mega-proyek food estate yang menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua, hingga pengesahan revisi RUU TNI dan RUU POLRI yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis," ujarnya.
Tegaskan tidak anti dialog
Sarah menegaskan mahasiswa UGM tidak pernah menolak dialog maupun diskusi. Namun, menurutnya, dialog yang setara sulit terwujud ketika pemerintah dianggap kehilangan kepercayaan publik.
"Perlu ditekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," tuturnya.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa juga menyinggung proses politik yang melahirkan pemerintahan saat ini. Mereka menilai rezim yang berkuasa hanya bekerja untuk mempertahankan kepentingannya sendiri.
Soroti kondisi ekonomi hingga militerisasi ruang sipil
Selain persoalan demokrasi, mahasiswa turut menyoroti kondisi ekonomi nasional. Sarah menyebut pelemahan nilai tukar rupiah, defisit anggaran, kenaikan harga bahan bakar, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai pemicu meningkatnya keresahan masyarakat.
"Kondisi ini semakin memburuk. Semua sektor industri sedang dalam tekanan. Mereka yang bekerja pun kini bukan lagi menabung untuk bermimpi, melainkan hanya untuk memperpanjang napas sehari-hari," katanya.
Mahasiswa juga mengkritik besarnya alokasi anggaran di sektor pertahanan dan keamanan. Mereka menilai besaran anggaran tersebut menunjukkan pemerintah lebih mengutamakan penguatan alat negara dibanding pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Nahasnya, di saat rakyat tercekik, pemerintah justru menggelontorkan uang ke arah yang berlawanan," ujar Sarah.
Ia menambahkan, rencana pembentukan batalyon Komponen Cadangan (Komcad) di setiap kabupaten/kota dinilai sebagai bentuk militerisasi yang berpotensi memperluas pengawasan terhadap masyarakat sipil.
