Bantul, IDN Times - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bantul akan segera memanggil pemilik Little Tokyo (Litto) terkait adanya jamuan makan dengan Ketua Komisi A DPRD Bantul beserta anak istri beberapa waktu yang lalu.
Satpol PP ingin memastikan resto yang ada di Little Tokyo beroperasi atau tidak. Sebab, saat jamuan makan tersebut disajikan makanan yang dimasak di resto yang ada di Little Tokyo yang artinya resto diduga masih beroperasi.
Kepala Satpol PP Pemkab Bantul, Yulius Suharta mengatakan pihaknya dengan manajemen dan owner Little Tokyo sudah membuat kesepakatan bahwa Little Tokyo tidak boleh membangun dan mengoperasikan resto maupun hotelnya.
"Itu nantiny akan kita klarifikasi dulu dengan memanggil manajemen atau owner Little Tokyo," ujarnya saat ditemui usai pelantikan Lurah Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Selasa (26/10/2021).
Menurut Yulius, jika dalam klarifikasi tersebut jelas-jelas resto Litto beroperasi bahkan juga memberikan fasilitas hotel untuk menginap, maka pihaknya akan memberi sanksi tegas sesuai aturan yang ada.
"Ya kalau memang terbukti resto dan hotel beroperasi pasti kita akan memberikan sanksi tegas," ungkapnya.
Mantan Panewu Pajangan ini juga mengatakan adanya desakan dari DPRD Bantul agar Litto disegel karena telah melanggar aturan. Hal tersebut akan dipertimbangkan setelah melakukan koordinasi dengan Sekda Kabupaten Bantul.
"Nanti akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Pak Sekda tentang langkah-langkah yang akan diambil terkait kesepakatan bersama," terangnya.
Sementara, Lurah Muntuk, Marsudi, mengaku mengetahui adanya pertemuan pejabat di Bantul dengan pemilik Litto lewat pemberitaan di media. Selama ini dirinya mengaku tidak pernah bersentuhan dengan manajemen atau pemilik Litto.
"Saya hadir di Little Tokyo hanya saat penandatangan MoU antara Pemerintah Kalurahan dengan Little Tokyo jika nantinya Little Tokyo sudah mengantongi izin," ungkapnya.
Marsudi ini juga menyayangkan pertemuan antara pejabat di DPRD Bantul beberapa waktu yang lalu. Terlepas dari apa pembicaraan yang dilakukan yang dibalut dengan jamuan makan, tindakan menghadiri undangan dengan pengusaha yang berperkara dengan Pemkab Bantul tentu menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
"Pemkal Muntuk saja menjaga jarak dengan manajemen dan owner Litte Tokyo justru para pejabat ini melakukan pertemuan dengan owner Little Tokyo. Ya kurang etis, memberi contoh yang buruk bagi masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bantul mendesak Satpol PP Bantul agar segera menyegel Litto karena telah melanggar aturan yang ada. Yakni terkait perizinan yang sampai hari ini belum dikantongi oleh Little Tokyo namun membuka restonya untuk melayani tamu yang datang.
Sekretaris Komisi A, DPRD Bantul, Jumakir menegaskan pihak Litto tidak punya komitmen untuk menaati aturan. Di mana sebelum izin dilengkapi semua maka pembangunan dan kegiatan resto maupun hotel haru berhenti atau ditutup.
"Itu sudah bukti nyata kehadiran Ketua Komisi A beserta anak dan istri serta istri dan anak dari salah pejabat Bantul menandakan bahwa Little Tokyo diam-diam sudah beroperasi tanpa mengantongi izin," ujarnya, Senin (25/10/2021).
Sikap tegas dalam menegakkan aturan harus diambil oleh Satpol PP dengan melakukan penyegelan Litto dan jangan sampai ada pembiaran seperti sebelumnya sehingga owner Litto membangun hingga lima lantai.
"Sebagai pengawas peraturan daerah dan juga mitra dari Satpol PP, kami minta Satpol PP bertindak tegas dengan menyegel Little Tokyo," ungkap politisi PPP ini.