Kadin DIY Khawatir Kebijakan Ekspor ke AS Berujung PHK
- Kadin DIY khawatir dengan tarif 32% AS terhadap ekspor Indonesia, berimbas pada pengusaha dan pekerja.
- Amerika menerapkan Trump Risk Index, lobi diplomatik perdagangan internasional diperlukan untuk menghindari proteksionisme.
- Industri tekstil Indonesia masih kompetitif meski tarifnya lebih rendah dari negara lain, namun perlu waspada agar tidak terjadi deindustrialisasi.
Yogyakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY) mengkhawatirkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump soal tarif 32 persen terhadap barang Indonesia yang diekspor ke AS. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berimbas ke pengusaha hingga akhirnya ke pekerja.
Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto, mengatakan sinyal kebijakan Trump ini sebenarnya sudah terlihat sejak akhir 2024. Tim menyebut Trump dengan tim ekonominya menerapkan Trump Risk Index.
“Saya ceramah di pertemuan Badan Statistik Indonesia kumpul di DIY, sudah saya sampaikan Trump risk index ini bahayanya jika dikenakan tarif tinggi,” ujar Tim, Minggu (6/4/2025).
1.Pemerintah perlu segera mengambil sikap
Tim mengatakan semestinya sejak awal pemerintah Indonesia melakukan lobi diplomatik perdagangan internasional, terutama Amerika. Bagaimanapun menurut Tim, Amerika memiliki kebijakan khusus untuk negara berkembang, sebelum Trump ada kebijakan fair trade untuk negara berkembang.
“Era Trump ini bisa menjadi tak terkendali dan proteksionis. Itu kita dikenakan tarif 32 persen. Semua komoditas ya di Indonesia, produk yang diekspor. Mereka itu melakukan timbal balik pembalasan. Kita dulu memang mengenakan tarif tinggi juga ke Amerika,” ujar Tim.
Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY itu juga menyoroti ekspor industri tekstil yang besar ke Amerika. Tarif yang ditetapkan masih cukup kompetitif jika dibandingkan dengan Vietnam, Bangladesh, Myanmar yang mencapai lebih dari 40 persen.
“Artinya kita dari sisi tarif yang dikenakan Trump, kita lebih kompetitif di antara produsen tekstil itu,” ungkapnya.
2. Banjir produk dari luar masuk ke Indonesia perlu diwaspadai
Tim mengungkapkan yang perlu diwaspadai kemudian, jangan sampai produk dari luar membanjiri Indonesia. Saat ini tidak hanya produk dari China, tapi juga Vietnam, Bangladesh, Kamboja.
Tim menyebut ada peluang ekspor juga ke negara lain. Dengan menguatnya dollar jika dilihat dari sisi positif pengusaha yang mengekspor diuntungkan. “Meskipun tidak serta merta menggembirakan, karena impor kita barang bakunya banyak dari Tiongkok dan Korea,” ungkapnya.
Dikatakan Tim yang harus dilakukan penguatan. Ia menggarisbawahi untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. “Itu menghilangkan hambatan untuk impor barang jadi produk-produk luar negeri,” ujar Tim.
3.Kekhawatiran gelombang PHK
Berbagai persoalan yang ada jika tidak diwaspadai akan menimbulkan deindustrialisasi yang lebih masif lagi. “Berarti gelombang PHK lebih besar lagi. Ini pemerintah sebenarnya terlambat, tapi lebih baik dilakukan Pak Prabowo dan Tim Kadin Indonesia lobi ke Presiden Trump. Beberapa celah kita upayakan sehingga tidak memberatkan industri Indonesia,” ungkap Tim.
Meski begitu, pemerintah juga harus menawarkan sesuatu ke Amerika. Untuk DIY, Pemda harus mengumpulkan pelaku ekspor untuk bersama-sama memikirkan terobosan dan strategi kreatif menghadapi masalah ini. “Kalau gak segera maka dampaknya akan masif, akan lebih sulit lagi mengatasi dampaknya,” kata Tim.
