IMB Tempat Ibadah Dicabut, GPdI Akan Tempuh Jalur Hukum

Agnes menyayangkan dalam proses verifikasi, pihak Sitorus selaku pemohon IMB tidak dilibatkan sehingga hasil verifikasi yang dilakukan tidak berimbang.

"Ya berharap masih dapat ditinjau kembali dan mengkaji ulang rekomendasi pencabutan IMB tempat ibadah GPdI," katanya seusai bertemu dengan Bupati Bantul Suharsono dan jajarannya di ruang Bupati Bantul, Senin (29/7).

Agnes juga mengatakan Pemkab Bantul juga mempersilakan jika kasus tersebut berlanjut ke proses hukum. "Pemda mempersilakan untuk menggugat secara hukum," ungkapnya.

Terkait gereja yang menjadi satu dengan rumah yang terus dipertanyakan oleh Pemda Bantul, Agnes mengatakan gereja rintisan seperti GPdI tidak bisa disamakan dengan gereja lainnya. Gereja yang dipimpin Pendeta Sitorus tidak bisa disamakan dengan Gereja GKJ atau gereja Kristen lainnya yang sangat besar dan pendetanya tinggal tidak jadi satu dengan gereja.

"Jadi memang masih ada anggapan seperti itu (gereja jadi satu dengan tempat tinggal). Namun sudah kita jelaskan gereja rintisan tidak bisa disamakan dengan gereja lain yang sudah besar dan punya ciri khas bahkan rumah pendeta juga terpisah," tuturnya.

Lebih jauh Agnes juga mengatakan dasar penetapan pencabutan IMB gereja GPdI akan menjadi dasar sebagai gugatan di PTUN. Untuk sementara umat GPdI akan beribadah sementara di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Sedayu.

Kasus yang menimpa gereja GPdI kata Agnes juga sudah disampaikan ke Komnas HAM. Agnes mengklaim  beberapa dokumen sudah diminta oleh Komnas HAM untuk dibahas lebih lanjut.

"Sudah kita sampaikan ke Komnas HAM dan kita serahkan kewenangan sesuai dengan cara yang akan ditempuh Komnas HAM," ungkapnya.‎