Magelang, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya hingga Minggu (23/2/2025) pagi, beberapa kepala daerah bergabung di acara retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), magelang. Ia menyebut belum ada informasi kapan kepala daerah tersebut akan bergabung, meski retreat telah memasuki hari ketiga.
Bima mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui informasi terbaru tentang beberapa kepala daerah yang belum bergabung. Pihaknya pun masih menunggu kedatangan mereka.
“Belum ada (informasi) belum ada. Kami masih menunggu, kami masih menunggu yang belum bergabung,” ungkap Bima.
Saat disinggung apakah kepala daerah yang ditunggu dari kader PDIP, Bima hanya menjawab singkat. “Ya dari semuanya,” jawab Bima.
Diketahui sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati, Soekarnoputri mengeluarkan instruksi yang tertuang dalam Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294 / IN/DPP/ II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang ditandatangi langsung oleh Megawati.
“Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," demikian penjelasan dalam surat tersebut.
Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP sebagai berikut:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam melakukan perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Sebelumnya pada Sabtu (22/2/2025) sejumlah kepala daerah kader PDIP sempat berkumpul di Kota Magelang. Meski begitu belum ada keputusan kapan mereka akan bergabung ke retreat.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, sudah ada komunikasi intens yang diwakili Pramono Anung dengan pemerintah dan penyelenggara, sehingga komunikasi yang dilakukan Pramono dinilai sudah mewakili dua arah. “Ya mewakili kami-kami yang di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan yang ada di DPP (PDIP). Kemudian mengkomunikasikan juga dengan pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Hasto.