Guru Besar UGM Tak Sarankan Prabowo Jadi Mediator Perang Iran

06 Mar 2026, 04:16 WIB

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Bidang Geopolitik Timur Tengah, Prof. Siti Mutiah Setyawati. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Intinya Sih

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Indonesia menjadi penengah konflik Amerika-Israel dengan Iran, namun Prof. Siti Mutiah Setyawati menilai langkah itu berat karena posisi Indonesia sudah tidak netral.
Menurut Prof. Siti, keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace yang juga diikuti AS dan Israel membuat Iran sulit menerima Indonesia sebagai mediator netral.
Ia menyarankan jika pun terlibat, Indonesia cukup berperan sebagai fasilitator perundingan, mengingat masih banyak persoalan domestik seperti ekonomi dan isu Papua yang perlu diselesaikan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Sleman, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto mengajukan diri menjadi penengah perang Amerika-Israel dengan Iran. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Bidang Geopolitik Timur Tengah, Prof. Siti Mutiah Setyawati menilai pilihan Indonesia tersebut berat dan dirasa Indonesia sudah tidak netral lagi.

“Menjadi penengah itu berat ya, artinya Indonesia itu dilema. Kalau penengah itu saya sarankan tidak, karena menjadi penengah syaratnya itu harus netral. Indonesia sudah tidak netral lagi, karena kita bergabung dalam BOP (Board of Peace),” ujar Prof. Siti, di UGM, Kamis (5/3/2026).

1. Indonesia tidak dalam posisi netral

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan Board of Peace Charter. (Dok. The White House)

Prof. Siti menjelaskan dalam BOP ada Amerika Serikat dan Israel. Dengan bergabung dengan BOP, dapat dikatakan Indonesia lebih pro pada Amerika dan Israel. Menurutnya, Indonesia dapat dikatakan sudah tidak netral lagi dalam hal ini.

Prof. Siti melanjutkan untuk menjadi netral juga harus diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik, dalam hal ini Amerika, Israel, dan Iran. “Saya yakin Iran tidak mau menerima Indonesia, karena Indonesia seperti sudah berarah orientasinya sudah berubah. Lebih pro Israel dan Amerika dan itu tidak mungkin diterima oleh Iran,” kata Prof. Siti.

2. Kemungkinan Indonesia bisa menjadi fasilitator

Ilustrasi perang Iran Israel (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia menambahkan jika Indonesia akan menjadi penengah, bisa saja menjadi fasilitator. Tugas fasilitator nantinya menyediakan tempat dan segala macam keperluan perundingan, tapi Indonesia tidak ikut berpartisipasi di dalamnya.

“Seperti kita waktu berunding dengan Belanda. Itu ada tiga negara yang menjadi penengah, yang tergabung dalam United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Itu mereka netral dan kita kemudian kita bisa memperoleh kedaulatan,” ungkap Prof. Siti.

3. Masih banyak persoalan di Indonesia

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan Board of Peace Charter. (Dok. The White House)

Prof. Siti menegaskan peluang menjadi fasilitator perang AS-Israel dengan Iran itu pun tidak mudah. Mengingat berbagai pelanggaran Amerika terhadap hukum internasional. Terlebih, Indonesia masih memiliki berbagai persoalan di dalam negeri yang akut.

“Masalah ekonomi yang masih perlu diatasi. Masalah Papua ingin merdeka, jadi itu masalah perbatasan kita juga masih bermasalah. Negara kita ini masih penuh masalah. Kalau menjadi penengah itu adalah negara yang memang dalam negerinya tidak punya masalah yang akut,” ungkap Prof. Siti.