Gibran Usul Coding di SD-SMP, PGRI: Ongkos Besar, PGSD Tak Kuasai
Intinya sih...
- Pengurus PB PGRI menilai usulan Gibran Rakabuming Raka tentang coding di SD dan SMP memerlukan biaya besar.
- Jumlah sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di DIY mencapai dua ribuan, diperlukan banyak praktisi untuk mengajar coding.
- Guru lulusan PGSD belum tentu mendapatkan materi coding saat kuliah, perlu pelatihan agar bisa mengajar materi tersebut.
Yogyakarta, IDN Times - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai usulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka soal mata pelajaran coding masuk kurikulum SD dan SMP memerlukan biaya yang sangat besar agar bisa terealisasi. Biaya besar itu salah satunya datang dari pelibatan praktisi sebagai pengajar di sekolah.
1. Lulusan PGSD belum tentu kuasai coding
Ketua PB PGRI, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, biaya besar diprediksi menimbang banyaknya sekolah yang ada. Saat ini jumlah sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai dua ribuan.
"Di Jogja (jumlah) SD dan MI lebih dari dua ribu, paling tidak dibutuhkan dua ribu orang (praktisi). Tidak mudah itu," kata Aji, Selasa (12/11/2024).
Opsi mendatangkan praktisi itu lantaran melihat guru atau pengajar saat ini belum tentu mendapatkan materi coding saat kuliah PGSD.
Menurut Aji, para guru lulusan PGSD tetap bisa mendapatkan pelatihan coding untuk kompetensi dalam mengajar. "Di SD ada 6 kelas itu akan diberikan mulai kelas berapa, kemudian guru yang bersangkutan diberikan kuliah agar guru bisa ngajar," ujar mantan Kepala Disdikpora dan Sekda DIY itu.
2. Terlalu rumit dan bisa membebani siswa
Aji menyarankan agar mata pelajaran coding untuk tingkat SD sebaiknya diberikan sebatas pengenalan semata, agar tingkat kerumitan materi coding ini tidak membuat beban siswa SD.
"Dari sisi kepentingan saya kira tidak ada jeleknya, tetapi perlu diingat materi untuk anak SD juga sudah berat, sehingga kalau dari sisi kuantitas materi disesuaikan ya bagus, dan ada baiknya ada pengurangan (materi SD)," saran Aji.
Menyertakan mata pelajaran coding, menurut Aji juga membutuhkan proses panjang, mulai penyusunan materi dan silabus, serta kurikulum. "Nah dari kurikulum itu baru diketahui bagaimana kesiapan guru SD, guru SD rata-rata dengan ijazah PGSD," tegasnya.
3. Gibran usul coding masuk kurikulum SD dan SMP
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, bahwa mata pelajaran coding akan masuk dalam kurikulum sekolah.
"Kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding," ujar Gibran saat bertemu dengan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Gibran menegaskan Indonesia membutuhkan generasi emas sehingga lebih banyak membutuhkan ahli coding, ahli Artificial Intelligence untuk masa depan.
"Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya," imbuhnya.