Posko Aduan THR Yogyakarta Dibuka, Perusahaan Bayar THR Maksimal H-7

Masalah THR dapat dilaporkan di poskothr.kemnaker.go.id

Kota Yogyakarta, IDN Times - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mengingatkan seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan yaitu maksimal H-7 dan tidak boleh dicicil. 

1. Pembayaran paling lambat dilakukan H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil

Posko Aduan THR Yogyakarta Dibuka, Perusahaan Bayar THR Maksimal H-7Laman Posko THR untuk melaporkan THR bermasalah. (Tangkapan layar Posko THR Kemnaker)

Bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih akan memperoleh THR senilai satu bulan upah, sedangkan masa kerja lebih dari satu bulan tetapi kurang dari satu tahun, THR akan diberikan sesuai hitungan yang berlaku.

“Pembayaran paling lambat dilakukan H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil. Ini yang harus ditekankan dan disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang, Senin (11/4/2022). 

 

2. Masalah THR dapat dilaporkan melalui laman poskothr.kemnaker.go.id

Posko Aduan THR Yogyakarta Dibuka, Perusahaan Bayar THR Maksimal H-7Posko aduan THR di Pemkot Yogyakarta / Antara

Saat ini layanan posko THR telah dibuka di Pemkot Yogyakarta. Permasalahan tunjangan hari raya dapat dilaporkan melalui laman poskothr.kemnaker.go.id. Pekerja dapat memilih menu siap kerja dan memasukkan berbagai data yang dibutuhkan.

“Nantinya, akan ada petugas atau mediator di kota/kabupaten yang akan menangani aduan yang sudah masuk,” katanya dikutip Antara. 

 

Baca Juga: Hujan Terjadi di Jogja Dipengaruhi oleh Siklon Tropis Malakas

3. 60 persen perusahaan di Kota Yogyakarta bergerak di bidang usaha

Posko Aduan THR Yogyakarta Dibuka, Perusahaan Bayar THR Maksimal H-7ilustrasi uang THR (unsplash.com/Mufid Majnun)

Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 1.600 perusahaan dengan 620 perusahaan atau sekitar 60 persen di antaranya adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa usaha pariwisata.

Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran THR bisa terancam sanksi. “THR adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikannya dan hak pekerja untuk menerimanya. Hak dan kewajiban harus berjalan seiring.

"Jadi pasti ada sanksi jika perusahaan tidak membayarnya,” ujar Maryustion Tonang .

 

Baca Juga: 6 Tempat Wisata di Jogja yang Buka Saat Lebaran, Semua Seru!

Topik:

  • Febriana Sintasari

Berita Terkini Lainnya