Ekonom Keluarkan 7 Desakan Darurat Ekonomi, Minta Negara Bertindak
- Para ekonom menyoroti tujuh desakan darurat ekonomi, termasuk perbaikan misalokasi anggaran, independensi institusi negara, dan penanganan ketimpangan.
- Rizki Nauli Siregar menyoroti rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia, disebabkan oleh misalokasi sumber daya dan lemahnya tata kelola negara.
- Dr. Elan Satriawan menyebut desakan darurat ekonomi sebagai momentum refleksi untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional dengan fondasi kebijakan yang adil dan transparan.
Sleman, IDN Times – Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), bersama Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), menggelar diskusi publik bertajuk Tujuh Desakan Darurat Ekonomi pada Jumat (19/9/2025) di Ruang Multimedia (T-103) FEB UGM.
Diskusi ini menyoroti langkah-langkah strategis yang mendesak untuk menjawab tantangan besar perekonomian nasional. Para ekonom dan akademisi menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap masalah fundamental yang dirasakan masyarakat.
1. Tujuh desakan ekonomi dari para akademisi
Sekar Utami Setiastuti, Dosen FEB UGM, memaparkan tujuh desakan darurat ekonomi yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, memperbaiki misalokasi anggaran dengan menempatkannya pada program yang proporsional. Kedua, mengembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara. Ketiga, menghentikan dominasi negara yang berpotensi melemahkan perekonomian lokal, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, dan Polri.
Desakan keempat adalah mendorong deregulasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, serta pemangkasan birokrasi. Kelima, menjadikan penanganan ketimpangan dalam berbagai dimensi sebagai prioritas. Keenam, mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis sekaligus menghentikan program populis yang bisa mengganggu stabilitas fiskal.
Adapun desakan ketujuh menekankan peningkatan kualitas institusi, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan memberantas konflik kepentingan serta praktik rente. “Tujuh desakan ini merupakan bentuk seruan bersama para ekonom agar penyelenggara negara segera menindaklanjuti secara serius persoalan perekonomian yang dirasakan rakyat,” ujar Sekar, dilansir laman resmi UGM.
2. Produktivitas anak muda jadi sorotan
Panelis lain, Rizki Nauli Siregar, dosen sekaligus peneliti LPEM UI, menyoroti masalah rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia. “Lebih dari 25 persen anak muda di Indonesia tidak produktif, baik tidak bekerja maupun tidak sekolah, khususnya perempuan,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini disebabkan misalokasi sumber daya yang masih masif serta lemahnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.
3. Momentum refleksi penguatan ekonomi nasional
Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan, menyebut desakan darurat ekonomi ini sebagai momentum refleksi sekaligus dorongan untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Ia menegaskan perlunya fondasi kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
Menurut Elan, dengan langkah tersebut, kesejahteraan dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
