Dosen ISI Yogyakarta Gelar Demo, Tuntut Tukin Tak Dibayar Sejak 2020
- Dosen ISI Yogyakarta protes tidak terbayarnya tukin sejak 2020, menuntut keadilan dan pembayaran tukin sesuai skema tiga.
- Para dosen harus mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan akademik, sementara tukin seharusnya bisa membantu keuangan mereka.
- Sebanyak 500 dosen ISI Yogyakarta dan 88 ribu dosen di Indonesia belum menerima uang tukin, menuntut pembayaran sesuai besaran nominal kelas jabatan.
Bantul, IDN Times - Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat pada Senin (3/2/2025). Aksi dipicu tunjangan kinerja (tukin) yang tidak terbayarkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2020.
Selain melakukan orasi, para dosen yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) ISI Yogyakarta ini juga membentangkan spanduk yang bertuliskan “Dosen/ASN ISI Yogyakarta Menuntut Keadilan.” “Kami Sudah Laksanakan Tri Dharma Maka Tukin 2020-2024 Jangan Dikemplang.”
Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendiktidaintek Seluruh Indonesia atau Adaksi Yogyakarta, Titis Setyono Adi Nugroho menegaskan para dosen ASN meminta pemerintah segera memberikan tukin. Sebab, selama ini mereka hanya dibayar gaji pokok dan uang lauk pauk.
"Kalau di Jogja, itu mungkin masih di atas UMR, atau mungkin mendekati UMR, masih rata-rata. Tapi kalau di wilayah lain, itu benar-benar di bawah UMR. Itu mungkin hanya dua juta tiga juta per bulan," katanya.
1. Terpaksa keluarkan uang pribadi
Menurut Titis, selama ini para dosen harus mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan jurnal, penelitian dan kepentingan akademik lainnya. Karenanya tukin seharusnya bisa membantu keuangan mereka.
"Aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk dukungan dari aksi yang dilakukan oleh para dosen di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat yang juga dilakukan hari ini. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap dosen-dosen yang lain yang sedang berjuang di Jakarta," jelasnya.
2. Ratusan dosen ISI belum peroleh tukin
Titis menambahkan total ada sekitar 500 dosen ISI Yogyakarta yang sejak 2020 hingga sekarang belum menerima uang tukin. Sementara ada sekitar 88 ribu dosen yang mengalami nasib serupa di seluruh Indonesia.
"Kita menuntut skema tiga yang dibayarkan, bukan skema satu yang telah disetujui oleh Kemenkeu. Rp2,5 triliun saja kan itu," ucapnya.
3. Dosen terpaksa cari pekerjaan sampingan
Titis menjelaskan besaran tukin yang seharusnya diterima oleh dosen disesuaikan dengan kelas jabatan. Nominalnya berkisar antara Rp5 juta sampai Rp12 juta per bulan.
"Bayangkan saja dari nominal segitu, kita hanya dibayar sebesar nominal UMR. Sangat miris sekali, ya," ujarnya.
Titis menyampaikan penundaan pembayaran tukin membuat rekan sejawatnya kesulitan keuangan. Bahkan, para dosen harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Ada yang jadi EO, ada yang jualan catering. Pokoknya nyambi-nyambi lah. Nggak ada yang nggak nyambi kalau di sini," katanya.
