Bantul, IDN Times - Penambang pasir ilegal di muara Sungai Opak, Kabupaten Bantul, masih nekat beroperasi.
Padahal, sebelumnya aktivitas penambangan pasir tersebut sudah didemo warga. Permaisuri Keraton Yogyakarta GKR Hemas juga telah memberi peringatan karena pasir yang ditambang merupakan Sultan Ground (SG) atau tanah milik Keraton.
Koordinator Tolak Tambang Pasir, Setyo, tak menampik aktivitas penambangan pasir ilegal kembali marak dilakukan. Kendati, para penambang berpindah tempat dan tidak lagi menambang di sepadan selatan hutan mangrove.
"Ya sudah berlangsung dalam dua hari terakhir ini dan penambangan pasir dengan cara menyelam tidak lagi mengambil pasir pantai," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/4/2021).
Diakui Setyo, sejauh ini para penambang belum berani menambang pasir pantai di Selatan Laguna Pantai Samas. Namun, ia sangsi jika penambang tak mengulangi aktivitas penambangan di sepadan Selatan hutan mangrove.
"Dulu kan nambangnya juga seperti saat ini, kemudian geser ke Selatan dan akhirnya yang ditambang pasir pantai," tuturnya.
Atas aktivitas penambangan pasir ilegal yang marak, aktivis lingkungan ini hanya berharap ada ketegasan dari aparat kepolisian.
"Kalau memang boleh menambang pasir beri masyarakat sosialisasi, jika dilarang maka seharusnya ditindak. Kalau dengan alasan perut dan dibiarkan, maka lingkungan yang jadi korbannya. Pada akhirnya masyarakat juga yang kena dampaknya," tegasnya.
Terpisa, anggota DPR RI, Esti Wijayati, mengatakan UU Minerba tahun 2020 terkait perizinan penambangan berada di tangan pemerintah pusat, salah satu dampaknya adalah terjadinya penambangan pasir tanpa izin.
Tujuan perizinan dipegang pemerintah pusat, salah satu pertimbangannya adalah menyelamatkan lingkungan hidup yang rentan dieksploitasi. Selain itu juga terkait warisan yang nantinya akan diberikan kepada anak cucu.
"Pertambangan tersebut nantinya akan terkontrol dan memberikan jaminan pada kelestarian lingkungan hidup," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih jauh Esti mengatakan masih maraknya penambangan pasir ilegal ini menjadi kerja bersama tidak hanya aparat kepolisian sebagai penegak undang-undang.
"Saya paham bahwa penambangan pasir kaitannya dengan kebutuhan hidup sehingga harus ada jalan keluar dari pemerintah untuk memberikan ruang peningkatan ekonomi bagi para penambang dengan jalan yang berbeda," tuturnya.
Sebelumnya, GKR Hemas telah merespons aksi penolakan penambangan pasir ilegal di muara Sungai Opak yang dilakukan oleh ratusan warga di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden dan Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, pada Minggu (18/4/2021) lalu.
Di sela-sela reses anggota DPD RI di Kalurahan Srigading, Hemas melakukan inspeksi mendadak di muara Sungai Opak.
"Saya sudah datang langsung, melihat langsung dan tidak mungkin jika penambangan (di gundukan pasir) diberi izin," katanya sembari menunjuk gundukan pasir yang telah ditambang secara ilegal, Senin (19/4/2021).
GKR Hemas juga memastikan bahwa tanah yang ditambang merupakan tanah sultan ground sehingga ketika harus meminta izin menambang juga harus kepada Keraton Yogyakarta sebagai pemiliknya.
"Lha itu izin penambangan minta kepada siapa?" tanya dia. "Yang jelas tanah Sultan Ground tidak boleh ditambang," tegasnya lagi.
GKR Hemas memastikan akan mengusut dan memproses pihak-pihak yang memberikan izin menambang tanah SG yang saat ini sudah hilang diterjang abrasi.
"Ya itu akan saya proses yang memberikan izin, Keraton bisa, karena tanpa izin," ucapnya.