Komisi X DPR RI: PPDB Sistem Zonasi Dilaksanakan Secara Bertahap
www.facobook.com/Esti Wijayati
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times -Anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Esti Wijayati menyatakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi diterapkan secara bertahap. Zonasi sendiri diterapkan dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan.
Pernyataan anggota DPR RI asal DIY itu disampaikan menanggapi sejumlah kritik dari masyarakat terhadap PPDB sistem zonasi. Bahkan warga Yogyakarta yang mengatasnamakan masyarakat korban PPDB 2019 menggelar aksi di Tugu Pal Putih Yogyakarta pada Minggu (23/6) kemarin.
Baca Juga: Token PPDB: Orangtua Siswa Antre Sejak Jam 03.00 Dini Hari
1. Masalah PPDB dengan zonasi tidak hanya di Yogyakarta
IDN Times/Fitria MadiaEsti Wijayati mengatakan masalah PPDB tidak hanya terjadi di Yogyakarta. Permasalahan tersebut sudah diakomodir dengan mengeluarkan revisi tentang persentase jalur prestasi dari 5 persen menjadi 15 persen.
"Artinya permasalahan itu sudah terjawab. Artinya tinggal bagaimana kewenangan juknis yang ada di daerah masing-masing. Maka implementasinya, bagaimana DI Yogyakarta dan kabupaten-kota juga memberlakukan revisi tersebut," ungkapnya seusai menghadiri Resepsi Wong Cilik #2 di Bantul, Minggu malam (23/6).
2. PPDB dengan zonasi dilaksanakan secara bertahap dan diserahkan ke daerah masing-masing
IDN Times/Fitria MadiaMenurutnya PPDB sudah diterapkan sejak tiga tahun lalu. Dalam Permendikbud yang mengatur zonasi pelaksanaan PPDB dengan zonasi dilakukan secara bertahap dan diserahkan pada masing-masing daerah.
"Maka kalau kemudian, tembakannya kepada Pak Mendikbud ataupun Pak Jokowi merupakan sesuatu yang tidak tepat karena kewenangan diberikan kepada daerah sehingga keresahan orang tua murid atau bahkan murid sendiri seharusnya sudah selesai," ungkap Politikus PDI Perjuangan dari daerah pemilihan DI Yogyakarta ini.
3. SE Mendikbud No 3 Tahun 2019 menjawab keresahan orang tua siswa
IDN Times/Nindias KhalikaPPDB dengan sistem zonasi, kata Esti, salah satu tujuannya untuk mengakomodasi masyarakat miskin.
"Saya pernah didatangi para orang tua murid yang tidak menyekolahkan anaknya. Padahal sekolah hanya di depan rumah namun tidak diterima karena masalah nilai yang rendah dan harus mencari sekolah yang lebih jauh,"ujarnya.
Dalam SE Mendikbud No 3 Tahun 2019 sudah diatur mengenai persentase siswa yang diterima dalam PPDB. Komposisi PPDB adalah 80 persen untuk siswa dalam zonasi, 15 persen siswa berprestasi dan 5 persen di luar zonasi 5 persen. Dengan pembagian itu, kata Esti, seharusnya saat ini tidak ada lagi orang tua yang mengatakan tak ada gunanya belajar karena tidak diterima di sekolah yang diinginkan.
"Toh kalau ada yang melebihi kuota dalam zonasi yang digunakan untuk menerima siswa tersebut adalah nilainya. Jangan lagi menuding SE Mendikbud No 3 Tahun 2019 menguntungkan anak yang bodoh. Kan tidak tahu kenapa anak itu bodoh yang mungkin kecukupan gizi kurang karena faktor orang tuanya miskin. Jadi saya yakin jika berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak akan setuju PPDB dengan sistem zonasi,"terangnya.
4. PPDB dengan zonasi sangat terkait dengan pemertaan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik yang berkualitas
www.facebook.com/Esti WijayatiEsti yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024 ini menjelaskan Komisi X akan bertemu dengan Kemendikbud hari ini (Senin 24/6). Pertemuan itu untuk membahas permasalahan PPDB sistem zonasi.
Esti mengakui kendala penerapan PPDB dengan sistem zonasi terkait dengan infrastruktur yang belum merata. Demikian pula tenaga pendidik belum merata kualitasnya. Namun untuk DIY kondisinya sudah lebih baik karena sudah ada kebijakan untuk merooling guru dari sekolah favorit ke sekolah lainnya.
"Kalau orang tua hanya berpikir anaknya harus masuk sekolah favorit maka mungkin ke depan nama sekolah perlu diganti bahkan jika perlu namanya urut dari puncak gunung sampai ke pinggir pantai," jarnya.
Lebih jauh Esti mengatakan dengan PPDB sistem zonasi maka diperlukan fasilitas yang memadahi tidak menumpuk di sekolah favorit. Menurut Esti pemerataan fasilitas pendidikan itu menjadi tugas pemerintah tingkat daerah dan dan pemerintah pusat.
"Kalau tidak ada pemerataan fasilitas belajar hingga pengajarnya, jangan disalahkan jika orientasi orang tua atau siswa yang pintar ingin masuk ke sekolah favorit saja karena di situlah semua fasilitas belajar dan guru yang bagus menjadi satu. Kalau semua rata maka tidak ada lagi orientasi ke sekolah favorit karena semuanya rata," pungkasnya.
Baca Juga: Komnas Perlindungan Anak: PPDB 2019 Mengebiri Hak Anak!
