101.181 Jiwa di Gunungkidul Berpotensi Kekurangan Air Bersih
Warga Gunungkidul terdampak kekeringan. IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Gunungkidul, IDN Times - Memasuki musim kemarau, tak kurang dari 101.181 jiwa yang tingga di Kabupaten Gunungkidul mulai mengalami kesulitan air bersih. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat saat puncak musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung bulan Agustus dan September mendatang.
Baca Juga: Protes Praktik Togel, Lilik Yuliantoro Jalan Kaki Jogja ke Semarang
1. Data awal warga yang terdampak kekeringan 17.436 kepala keluarga
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul, Edy Basuki. IDN Times/DaruwaskitaKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk pendataan daerah yang rawan kekeringan saat musim kemarau. Dari pendataan sementara hasilnya terdapat 17.436 kepala keluarga yang berpotensi terdampak bencana kekeringan.
"Dari 17.436 kepala keluarga jika dihitung jiwa maka mencapai 101.181 orang," katanya, Selasa (14/7/2020).
2. BPBD Gunungkidul masih menunggu data daerah yang dilanda kekeringan
Ilustrasi mata air yang berasal sungai bawah tanah. IDN Times/DaruwaskitaEdy menjelaskan data tersebut dimungkinkan akan terus bertambah saat puncak kemarau tiba.
" Kecamatan yang telah melaporkan data kekeringan yakni Kecamatan Girisubo, Tepus, Rongkop, Saptosari, Paliyan dan Panggang. Kita masih tunggu yang lainnya untuk mengirimkan data kekeringan di wilayahnya," ujarnya lagi.
Saat memasuki puncak musim kemarau, dipastikan Kecamatan Patuk, Gedangsari, Ngawen hingga Semin akan meminta bantuan air bersih.
3. Kecamatan Semanu telah ajukan bantuan air bersih
Warga antri bantuan air bersih. IDN Times/Fariz FardiantoDitanya kecamatan yang saat ini telah meminta bantuan droping air bersih, Edy mengatakan baru satu yaitu Kecamatan Semanu.
Untuk bantuan air bersih, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim dari kecamatan agar tidak terjadi tumpang tindah bantuan.
"Ya koordinasi dulu, setelah jelas baru droping air bersih dilakukan. Kecamatan yang punya anggaran sendiri pun tidak bisa melakukan langsung namun harus menggandeng pihak ke tiga. Kalau anggaran di BPBD sendiri untuk droping air bersih mencapai Rp700 juta," katanya.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru Dimulai, Pembelajaran Jarak Jauh Masih Sarat Kendala
