BLT BBM Ajang Kampanye Calur, DPRD DIY: Harusnya Pak Pos Kena Sanksi  

Kantor Pos Pandak seharusnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada warga Gilangharjo. Akibatnya pencairan BLT BBM harus mundur hampir satu pekan dari jadwal yang seharusnya.

"Atasan dari pimpinan dari Kepala Kantor Pos Pandak seharusnya memberikan teguran keras kepada Kepala Kantor Pos Pandak yang teledor. Kantor Pos itu BUMN lho," tegasnya Yazid yang juga anggota Komisi C DPRD DIY ini.

Dari klarifikasi yang dilakukan kepada pimpinan Kantor Pos Bantul, Yazid mengaku ada indikasi Kepala Kantor Pos Pandak memberitahukan kasus yang terjadi di Kalurahan Gilangharjo terlebih dahulu kepada pimpinannya sebelum kasus tersebut tersebar luas di masyarakat dan menjadi viral.

"Namun sayang penjelasan dari Kepala Kantor Pos Pandak kepada pimpinannya itu kronologinya tidak sesuai dengan kenyataannya," terangnya.

Meski undangan pencairan BLT BBM yang digunakan untuk kampanye calon Lurah Gilangharjo tidak pada masa kampanye, namun tindakan tersebut tetap melanggar aturan.

"Ya itu kan jelas melanggar start kampanye. Saya berharap kasus ini tidak lagi terulang di kalurahan lain di Bantul yang saat ini menggelar pemilihan lurah. Tindakan cepat dari pantia pilur dengan memberikan sanksi teguran sudah cepat dengan harapan tidak mengulangi lagi perbuatannya," tandasnya.

Panewu Pandak, Nanang Dwi Atmoko mengatakan pencairan BLT BBM oleh penerima manfaat telah berjalan dengan lancar. Bagi penerima manfaat yang belum bisa mencairkan masih bisa dilayani di Kantor Pos Pandak.

"Ada sekitar 2.200 warga Gilangharjo yang mendapatkan BLT BBM. Bagi yang berhalangan mencairkan BLT BBM akan dilayani lain hari di Kantor Pos Pandak," ujarnya.

Dalam pencairan BLT BBM mendapatkan pengawasan dan pantauan dari Polsek Pandak, Koramil Pandak, petugas pendamping program PKH hingga instansi lainnya.

"Jadi dari pagi hingga siang hari pelaksanaan pencairan BLT BBM berjalan lancar dan tidak ada hambatan," terangnya.‎

Ketua Komisi D, DPRD Bantul, Suratman menegaskan undangan BLT BBM yang digunakan untuk kampanye Calon Lurah di Gilangharjo, Pandak, Bantul merupakan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar aturan. 

"Sudah melanggar aturan, curi start kampanye dan merugikan warga penerima manfaat," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar kasus BLT BBM untuk kampanye calon lurah diharapkan tidak terjadi di daerah lain yang menggelar pilihan lurah.