Bawa Kerupuk Melempem, Aktivis JCW Gelar Aksi di Bawaslu Bantul

04 Des 2020, 17:58 WIB

Aktivis JCW sekaligus anggota Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba. (IDN Times/Daruwaskita)

Bantul, IDN Times - ‎Menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2020, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, menggelar aksi tunggal di Kantor Bawaslu Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (4/12/2020).

Kamba mengenakan surjan lurik yang ditempeli uang mainan dan amplop. Di kepalanya, terdapat topeng superhero. Membawa sebungkus kerupuk melempem, ia berjalan kaki dari Pasar Bantul menuju kantor Bawaslu.

Aksi ini menyimbolkan agar Bawaslu tidak melempem dalam memberantas politik uang, dan agar masyarakat berani melawan politik uang. kedatangan Kamba ke kantor Bawaslu langsung disambut oleh Ketua Bawaslu Bantul, Harlina, dan anggota Bawaslu Bantul, Denok.

1. JCW mendukung pihak-pihak yang melaporkan Bawaslu

Aktivis JCW Baharudin Kamba gelar aksi tunggal di Kantor Bawaslu Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Kamba menegaskan aksi tunggal ke Bawaslu Bantul ini sebagai bentuk dukungan dan juga kritik bagi Bawaslu Bantul dalam mengawal undang-undang khususnya tindak politik uang. Apalagi beberapa hari yang lalu, Bawaslu Bantul gagal dalam mengungkap dugaan politik uang oleh salah satu paslon.

"Saya juga sepakat jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja Bawaslu melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya di Kantor Bawaslu Bantul.

2. Jangan pilih pemimpin yang menghalalkan segala cara

Aktivis JCW Baharudin Kamba gelar aksi tunggal di Kantor Bawaslu Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Kamba juga memberikan pesan kepada masyarakat di Bantul yang telah memiliki hak pilih untuk memilih calon pemimpin yang bermasalah hukum khususnya korupsi termasuk calon pemimpin yang bagi-bagi duit untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

"Calon pemimpin yang menghalalkan cara dengan menghalalkan cara dengan money politics karena akan menciptakan pemimpin yang korup. Ingat saat ini KPK sedang kencang-kencangnya menangkap kepala daerah yang korup," katanya.

"Bawaslu Bantul harus bekerja profesional dan harus netral, tidak membela salah satu paslon di pilkada Bantul," tambahnya lagi.

3. Bawaslu Bantul akui adanya kendala dalam proses penegakan hukum politik uang‎

Ketua Bawaslu Bantul, Harlina. IDN Times/Daruwaskita

Sementara Ketua Bawaslu Bantul, Harlina, mengatakan pihaknya pantang menyerah dalam penegakan politik uang meski banyak kendala dalam proses hukum.

"Penegakan hukum memang perlu jika bicara untuk kepentingan kepastian hukum. Namun, jika dilihat bagaimana memaknai proses, maka yang lebih inti adalah masyarakat pemilih tidak hanya melihat celah hukum yang tidak mudah untuk mencari keadilan. Tapi Bawaslu tetap akan optimal dalam melakukan proses pengawasan politik uang," ujarnya.

Menurutnya, yang lebih penting saat ini aksi moral bagi para pemilih agar aksi transaksional, politik uang jalur tidak harus ke kepastian hukum namun bagaimana pemilih ini memiliki mentalitas tanpa aturan pun tindakan transaksional adalah tindakan yang tidak berintegritas.

"Bagaimana caranya pemilih ini menjadi pemilih yang berintegritas sehingga tanpa aturan pun ketika ada transaksional maka merupakan hal yang tidak berintegritas,"ucapnya.‎