Bantah Makan Gaji Buta, Forpi Bantul Mengaku Siap Mundur

Politisi PKB ini juga tak menampik bahwa pertemuannya dengan Forpi dan perwakilan tenaga ahli bupati terkait ucapannya di media yang menyatakan mereka "makan gaji buta".

"Saya ingin meluruskan pernyataan saya bahwa 'makan gaji buta' itu usai pelantikan Halim-Joko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul, bukan saat Forpi maupun tenaga ahli bekerja di era Bupati Bantul Suharsono," ujarnya.

Forpi, kata Agus, juga membawakan bukti kinerja mereka dalam bentuk dokumen yang lengkap. Kendati, dokumen lengkap tersebut adalah hasil kerjanya di era pemerintahan Suharsono. Sedangkan di era Halim, belum ada laporan kerjanya.

Bagitu pula perwakilan tenaga ahli bupati juga menyampaikan berbagai prestasi selama bekerja di era Suharsono yang tidak lepas dari kinerja dari tenaga ahli bupati.

"Jadi memang mereka baik Forpi yang tupoksinya melakukan pemantauan pelaksanaan  pakta integritas di lingkungan Pemkab Bantul dan pencegahan korupsi sudah cukup baik dan ada laporannya. Namun lagi-lagi saat era Suharsono. Sedangkan di era Pak Halim saya belum melihat laporannya," ujarnya.

Lebih jauh, Agus Salim mengatakan baik Forpi dan tenaga ahli bupati memang tidak setiap hari harus ngantor, bisa seminggu dua kali. Namun, mereka juga siaga ketika ada permasalahan yang penting untuk diselesaikan di luar jam kerja atau malam hari.

"Forpi maupun tenaga ahli membantah tidak masuk kerja namun dalam satu minggu ada dua kali pertemuan," tuturnya.

"Tapi dari pertemuan kemarin semuanya sudah selesai, sudah ada pemahaman bersama dan permasalahan," tambahnya lagi.

Sementara anggota Forpi Bantul, Abu Sabihis membantah makan gaji buta karena seluruh kerja di era Bupati Suharsono dan era Bupati Abdul Halim Muslih semua tercatat bahkan setiap bulan ada laporan ke Bupati Bantul melalui Inspektorat.

"Setiap bulan kita memang membuat laporan kinerja dan setiap tiga bulan sekali dikirim ke bupati melalui Inspektorat. Saat era Bupati Abdul Halim Muslih kita juga buat laporan," tegasnya.

Ketika ditanya tentang Forpi yang akan sukarela mengundurkan diri sebelum masa jabatannya habis pada 31 Desember 2021 mendatang, Abu mengaku secara pribadi tak masalah dan akan menerima putusan bupati tersebut.

"Kalau saya pribadi ndak masalah. Kalau (anggota) yang lainnya, silakan tanya yang bersangkutan," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Bantul, Hermawan Setiaji, mangatakan Forpi telah bekerja sesuai tupoksinya baik saat era Suharsono maupun era Abdul Halim Muslih. Anggota Forpi juga masuk kerja meski tidak harus setiap hari. Dalam seminggu pasti ada pertemuan di kantor Forpi.

"Baik kok kerjanya, masuk kerja juga meski saya tidak bisa memantau karena bukan kewenangan Inspektorat namun semuanya kewenangan bupati," ungkapnya.

Bupati kata Hermawan juga bisa mengganti anggota Forpi meski masa kontraknya belum selesai karena keberadaan Forpi mutlak hak prerogratif bupati.

"Forpi itu dalam kinerjanya melaporkan langsung pada bupati dan kita hanya mendapatkan tembusannya. Meski untuk anggaran kegiatan Forpi melekat di Inspektorat," tegasnya.