Yogyakarta, IDN Times - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menjelaskan harapan organisasinya sanggup mengembangkan model reklamasi tambang dengan baik.
Pernyataan ini disampaikan Haedar setelah PP Muhammadiyah memutuskan bersedia mengelola tambang dengan menerima pemberian izin usaha pertambangan (IUP) atau konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dari pemerintah Joko Widodo.
Muhammadiyah, klaim Haedar, mempunyai sumber daya yang bisa berkontribusi untuk membuat model pengembangan reklamasi untuk lahan bekas tambang.
Menurut dia, Muhammadiyah melalui produk berbagai perguruan tingginya memiliki potensi untuk ikut terjun ke sektor ini.
"Dimungkinkan nanti ke depan baik karena kami punya berbagai prodi, baik tambang maupun juga kehutahan, pertanian, teknik lingkungan, geologi, itu suatu saat kami bisa membikin model pengembangan reklamasi, deforestasi," kata Haedar di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Minggu (28/7).
Haedar menyebut, sampai saat ini soal lahan bekas tambang masih jadi masalah yang belum tuntas. Bagaimana agar lahan tersebut kembali berkualitas untuk lingkungan serta ekosistem setelah aktivitas penambangan selesai.
Haedar memastikan, Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan terkait menerima konsesi tambang dari pemerintah. "Kami tidak mengejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri insyaallah Muhammadiyah sudah cukup," katanya.
Haedar berharap nantinya Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan sehat setelah kegiatan pertambangan.
"Ke depan siapa tahu Muhammadiyah bisa bergerak ke situ. Bahkan, kalau nanti memungkinkan dengan seluruh kekuatan masyarakat dan para pengusaha kita bareng-bareng kalau ada problem-problem lingkungan yang reklamasinya problematik, kita bareng-bareng ikut menyelesaikan," jelas Haedar.
Sebelumnya, Haedar mengungkapkan organisasinya akan mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
"Kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup," kata Haedar.
Meski menuai kritik soal kelola tambang, Haedar menyebut cara pandang Muhammadiyah terhadap tambang sama seperti kekayaan bumi lain yang harus dikelola, seperti hutan, perkebunan, dan perikanan.
"Kami ingin punya role model (acuan) pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ungkapnya.